JAKARTA (Waspada): Meskipun Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) telah berakhir, tetapi DPR RI masih memegang keketuaan di forum OKI itu hingga setahun ke depan. Keketuaan DPR di PUIC ini memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam, termasuk pada isu Palestina.
“Keketuaan DPR RI di PUIC sebagai salah satu ajang bergengsi dunia (yang) mengukuhkan peran Indonesia, khususnya dalam dunia Islam,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yustiana Roba Putri, dalam keterangan, di Jakarta,Sabtu (17/5/2025).
Menurut Irine, keketuaan DPR di forum parlemen OKI membuka ruang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam merespons isu-isu penting umat Islam, termasuk konflik berkepanjangan di Palestina. Posisi Ketua DPR yang memegang Presidensi PUIC juga disebut sebagai sebuah kekuatan, bukan sekadar pencapaian prestisius.
Ditambahkannya, posisi keketuaan DPR di PUIC ini memungkinkan Indonesia mendorong penyelesaian konflik secara lebih terarah, termasuk mendorong negara yang tergabung di OKI bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Jadi keketuaan ini membawa dampak yang sangat banyak untuk Indonesia, karena selain yang pasti prestis, tentunya posisi ini membuat Indonesia bisa men-direct penyelesaian-penyelesaian konflik di Palestina dan juga di daerah lain yang melibatkan saudara-saudara muslim kita,” paparnya.
Peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pun disebut akan semakin dianggap oleh dunia global. Bahkan, kata Irine, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia mendapat pengakuan langsung dari Palestina.
Di bawah kepemimpinan Indonesia, forum PUIC pun diharapkan bisa tampil lebih solid dan vokal. Irine menyebut selama ini negara-negara OKI belum cukup solid karena kurangnya kekompakan sehingga Indonesia ingin membawa semangat kebersamaan untuk membuat suara PUIC lebih nyaring di panggung internasional.
DPR RI Dapat Apresiasi Dari DelegasiPenyelenggaraan Konferensi ke-19 PUIC yang digelar pada 12 Mei-15 Mei di Gedung DPR RI Jakarta, mendapatkan apresiasi hangat dari para delegasi.
Banyak yang terkesan dengan keramahan (hospitality) DPR RI sebagai tuan rumah. Delegasi Nigeria diwakili Kamorudeen Olarere Oyewumi mengatakan Indonesia telah membuat para delegasi merasa sangat dihormati dan nyaman selama forum berlangsung.
“Orang Indonesia ramah, pekerja keras dan jujur. Terima kasih Pemimpin Parlemen Indonesia. Kami akan kembali segera,” ujar Oyewumi di sela-sela perhelatan Sidang ke-19 PUIC, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Delegasi lain pun turut menyampaikan pujian serupa. Mulai dari perwakilan parlemen Maroko yang menyampaikan apresiasi penyelenggaraan forum PUIC Indonesia karena dinilai sukses dan tertata dengan baik, hingga delegasi dari negara Mauritania yang menyebut Sidang PUIC ke-19 di Jakarta sangat luar biasa.
Sementara itu, delegasi dari Pantai Gading menyampaikan kegembiraan mereka bisa hadir di Indonesia. Anggota Parlemen Pantai Gading, Manindja Toure Epouse Diabate menyebut penyambutan DPR RI terhadap seluruh delegasi sangat baik dan hangat.
“Kami senang berada di sini bersama orang Indonesia. Kami merasa dihormati dan berterima kasih atas sambutan yang luar biasa,” katanya.
Diabate juga memuji pemberdayaan kepemimpinan perempuan di parlemen Indonesia. Menurutnya semangat yang sama juga dimiliki Pantai Gading. Tak hanya itu, Diabate pun menyampaikan salam dari Presiden Pantai Gading, Alassane Ouattara untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Kami sangat dihormati dan terima kasih kepada orang Indonesia. Dan kami akan senang kembali ke sini,” imbuh anggota parlemen perempuan itu.
Konferensi PUIC di Indonesia sendiri menghasilkan luaran (output) berisi 17 resolusi negara-negara OKI yang diberi tajuk Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta). Salah satu isu dalam deklarasi ini adalah resolusi terkait Palestina dan dorongan perdamaian bagi negara-negara lain yang tengah berkonflik agar segera mengambil jalur perdamaian.
Jakarta Declaration pun menegaskan kembali peran sentral dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun institusi yang kuat dan tangguh, melindungi kepentingan, hak, dan kesejahteraan rakyat melalui legislasi yang mempromosikan nilai dan prinsip tersebut.
Selain itu, Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya penguatan softpower dunia islam melalui pendidikan, pemberdayaan kaum muda dan perempuan. Kemudian juga mendorong agar negara PUIC mengatasi segala bentuk diskriminasi, islamophobia, dan mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil-alamin. ( (j05).
