JAKARTA (Waspada.id): Lebih dari 25 negara dikabarkan setuju bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Senin (26/1) mengatakan 20 negara telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi. Seorang pejabat AS pada Selasa (27/1) kemudian menyebut lebih dari 25 negara sudah bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Menurut pengumuman resmi berbagai negara, total ada 26 negara yang setuju ikut dalam Dewan Perdamaian. Negara-negara tersebut antara lain AS, Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Uzbekistan, dan Vietnam.
Sementara itu, ada sejumlah negara yang telah mengindikasi maupun terang-terangan menolak bergabung. Berikut negara yang menolak ikut Dewan Perdamaian.
Prancis
Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak tawaran Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Dewan Perdamaian dipimpin oleh sosok dengan “kekuasaan luas” yang bisa menyetujui partisipasi anggota, memilih penggantinya sendiri, serta memveto keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota.
“Ini sangat-sangat jauh dari Piagam PBB,” kata Barrot pada Senin (19/1), seperti dikutip Politico.
Inggris
Inggris juga enggan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Menteri Luar Negeri Yvette Cooper menjelaskan keputusan itu diambil lantaran Dewan Perdamaian terkait dengan “perjanjian hukum yang menimbulkan isu yang jauh lebih luas”, dan di samping itu, ada kekhawatiran bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bakal ikut berpartisipasi.
“Kami juga memiliki kekhawatiran tentang Presiden Putin yang menjadi bagian dari sesuatu yang bicara tentang perdamaian, padahal kami masih belum melihat tanda-tanda dari Putin bahwa akan ada komitmen terhadap perdamaian di Ukraina. Jujur saja, itulah yang seharusnya kita bicarakan,” ucap Cooper, seperti dikutip The Guardian.
Jerman
Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Jumat (23/1) menyatakan tak akan ikut Dewan Perdamaian buatan Trump. Merz berujar ada hal-hal dari badan tersebut yang tidak bisa diterima “dasar konstitusional” Jerman.
Meski begitu, Merz siap menjajaki bentuk kerja sama lainnya dengan Amerika Serikat, demikian dilaporkan Deutsche Welle (DW).
Spanyol
Perdana Menteri Pedro Sanchez pada Kamis (22/1) menegaskan tak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian.
Menurut Sanchez, badan tersebut “berada di luar kerangka PBB” serta tidak melibatkan perwakilan Palestina, selaku wilayah yang pemerintahannya akan diawasi.
“Masa depan Gaza harus ditentukan oleh warga Palestina sendiri,” kata Sanchez setelah pertemuan informal dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels, seperti dikutip Anadolu Agency.
Italia
Perdana Menteri Giorgia Meloni juga enggan bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Pasalnya, sistem badan tersebut bertentangan dengan konstitusi Italia yang melarang negara itu bergabung dengan badan-badan internasional di mana satu entitas, dalam hal ini Trump, memiliki kekuasaan lebih besar daripada entitas lainnya.
“Kami siap (bergabung), tapi ada masalah objektif dengan cara inisiatif ini disusun,” kata Meloni di Roma pada Jumat, seperti dikutip Politico.
Norwegia
Menteri Luar Negeri Kristoffer Thoner mengatakan pemerintah Norwegia tak akan ambil bagian dalam Dewan Perdamaian.
Thoner menerangkan ada sejumlah pertanyaan yang mesti dibicarakan secara jelas terkait inisiatif Trump tersebut.
“Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan pengaturan yang diusulkan untuk Dewan Perdamaian, dan karenanya tidak akan menghadiri upacara penandatanganan di Davos,” kata Thoner pada Rabu (21/1), seperti dikutip Euronews.
Dewan Perdamaian awalnya dibentuk untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza. Namun, isi piagamnya justru berbeda karena ruang lingkup perannya tampak tidak terbatas pada wilayah Palestina saja.
“Bagi Norwegia, penting bagaimana proposal ini dikaitkan dengan struktur yang sudah mapan seperti PBB, dan dengan komitmen internasional kami,” tambah Thoner.
Swedia
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga menegaskan tak akan gabung dengan Dewan Perdamaian. Sama seperti Norwegia, Swedia tampaknya terusik dengan isi piagam Dewan Perdamaian yang keluar jalur dari amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
“Dengan isi teks saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya,” kata Kristersson pada Rabu (21/1), seperti dikutip Sveriges Radio.
Slovenia
Perdana Menteri Robert Golob pada Rabu (21/1) turut menyatakan ogah bergabung Dewan Perdamaian Trump.
Golob menggemakan kekhawatiran banyak negara mengenai peran Dewan Perdamaian yang terlampau luas dan berpotensi merusak tatanan internasional.
“Kekhawatiran utama kami adalah mandat komite ini terlalu luas dan dapat merusak tatanan internasional yang didasarkan pada Piagam PBB,” kata Golob, seperti dikutip portal berita N1.
Yunani
Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis juga menolak inisiatif Trump ini. Mitsotakis menyatakan Dewan Perdamaian tidak sesuai mandat DK PBB sehingga tak sejalan dengan prinsip Yunani.
“Konsensusnya adalah apa yang telah diumumkan Donald Trump jauh melampaui mandat Dewan Keamanan PBB,” katanya, seperti dikutip Euronews.
Ukraina
Presiden Volodymyr Zelensky sejauh ini mengindikasikan enggan gabung dengan Dewan Perdamaian. Sebab, Zelensky ogah jika harus berada dalam satu badan dengan Putin.
“Masih sangat sulit bagi saya membayangkan kami berada dalam dewan yang sama,” kata Zelensky.
Kanada
Perdana Menteri Mark Carney awalnya sudah setuju ikut Dewan Perdamaian. Namun, partisipasinya mendadak dibatalkan oleh Trump gegara kritikan Carney terhadap Trump dalam pidatonya di World Economic Forum.
Carney saat itu menyerukan para pemimpin negara kecil untuk bersatu melawan doktrin America First milik Trump dan mengecam “otoritarianisme dan pengucilan” yang tampaknya juga merujuk pada Trump.
Melalui akun Truth Social pada Kamis (22/1), Trump mengumumkan pembatalan undangan partisipasi untuk Carney. Meski tak menjelaskan alasannya, sudah jadi rahasia umum bahwa Trump marah karena dikritik sang PM.
Selain negara yang menolak, ada pula negara-negara yang telah menerima undangan namun belum memberikan tanggapan. Negara-negara itu, yakni China, Kroasia, Siprus, India, Rusia, Singapura, serta Uni Eropa.(cnni)
