TAPSEL (Waspada.id): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tapanuli Selatan (Tapsel) mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dalam penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) cukup penting agar validasi data pemilih semakin baik.
“Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap PDPB tetap menjadi aspek yang terus didorong agar kualitas data semakin meningkat,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Tapsel, Vernando Maruli Aruan, ST, usai menghadiri Rapat Pleno penetapan PPDB di Kantor KPU Tapsel, Sabtu (3/20/2025).
Vernando yang hadir bersama staf Bawaslu, Parwis Dalimunthe dan Jamiulum Simbolon menjelaskan, dalam rapat pleno penetapan PDPB Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di aula Kantor KPU Tapsel berjalan dengan tanpa adanya keberatan atau masukan dari peserta rapat terkait dengan keakuratan data pemilih yang telah dimutakhirkan sekali tiga bulan.
“Tidak adanya masukan dan keberatan dalam penetapan PDPB, menandakan tingkat validitas data yang semakin baik, sekaligus menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara periodik,” ujar Vernando.
Berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB yang ditetapkan KPU Tapsel, ucapnya, jumlah pemilih berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 225.230 orang, dengan rincian laki-laki 112.009 orang dan perempuan 113.221 orang. Data ini mencakup 15 kecamatan dengan 248 desa/kelurahan di wilayah Tapsel.
Vernando menegaskan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan KPU dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal ini penting agar masyarakat dapat yakin bahwa hak pilih mereka terlindungi, sekaligus memastikan bahwa demokrasi di tingkat lokal berjalan sesuai dengan prinsip jujur dan adil.
Agar keakuratan data pemilih berkelanjutan semakin baik ke depan, Bawaslu Tapsel berharap pihak terkait agar melakukan pendataan penduduk yang meninggal secara real time berbasis data kepala lingkungan atau kepala dusun.
Dalam perspektif akademis, lanjut Vernando, PDPB merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi modern. Data pemilih yang akurat tidak hanya menjadi tolok ukur legitimasi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencerminkan tingkat keterlibatan warga negara dalam proses politik.
“Dengan adanya pemutakhiran rutin, potensi permasalahan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang terlewat dapat diminimalisir sejak dini,” tuturnya. (id46)
