MEDAN (Waspada): Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan pengawasan ketat terhadap pemulangan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kamis (8/5).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia (TPPM).
Salah satu dari 10 WNI tersebut merupakan pemulangan mandiri dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Langkap, Perak, Malaysia. Pemulangan difasilitasi oleh KBRI Kuala Lumpur melalui surat bernomor SD.2030/PK/05/2025/04.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, menegaskan komitmen lembaganya dalam melindungi WNI.
“Setiap kedatangan WNI dari luar negeri menjadi momen krusial untuk memastikan tidak ada unsur perdagangan orang. Petugas kami hadir di garda terdepan untuk melindungi WNI,” ucapnya.
Setibanya di Kualanamu, para WNI diarahkan ke PMI Lounge Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan dokumen, wawancara singkat, dan mendapatkan edukasi terkait TPPO dan TPPM. Mereka juga diberikan layanan makanan ringan sambil didata oleh petugas dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kualanamu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Akselerasi Nomor 8 yang fokus pada pencegahan TPPO dan TPPM.
“Melalui pengawasan yang ketat, sinergi antarlembaga yang solid, serta pelayanan yang berintegritas, Kantor Imigrasi Medan bertekad menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Upaya ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi setiap WNI, di mana pun mereka berada,” ucapnya.
Imigrasi Medan juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Luar Negeri dan aparat penegak hukum, untuk memastikan setiap proses pemulangan berjalan aman, terverifikasi, dan bebas dari potensi eksploitasi.
Deteksi dini dan pemetaan potensi risiko menjadi bagian penting dari langkah pencegahan yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan arahan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi untuk bekerja cepat, tepat, dan tanggap terhadap potensi pelanggaran di lapangan.(m32)
