MEDAN (Waspada.id): Pihak sekolah mendukung sepenuhnya Pemprovsu terkait penguatan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) di Sumut, namun perlu juga merealisasikannya dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan operasional untuk meningkatkan pelayanan pendidikan berupa barang atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan.
Demikian disampaikan Kepala SMKN 4 Medan, Fahriza Marta Tanjung, Jumat (22/8), sekaitan berita Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong terus mendorong penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang ada di Sumut. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan memperluas lapangan kerja di Sumut.
Hal yang perlu diperhatikan dalam memperkuat SMK, menurut Togap Simangunsong adalah pemetaan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian, memperkuat keterampilan siswa-siswi SMK lewat pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler.
Kepala SMKN Negeri 4 Medan Fahriza Marta Tanjung mengaku memberi dukungan atas penguatan SMK tersebut.
“Tentunya kami sangat mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan mendorong penguatan SMK. Apalagi kebijakan ini ditambah dengan tersedianya lapangan kerja yang luas tidak hanya di Sumatera Utara tetapi bisa juga di luar Sumatera Utara dan di luar negeri,” ucap Fahriza.
Lanjut dia, upaya penguatan SMK pasti akan membutuhkan sumber daya yang besar terutama dari sisi anggaran. Oleh karenanya upaya pemetaan lapangan kerja yang tersedia harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan sistem jemput bola, terukur dan punya validitas yang tinggi.
Kalau perlu kebutuhan tenaga kerja dalam 3-5 tahun ke depan sudah dapat diperkirakan. Sehingga anggaran yang akan dikeluarkan benar-benar efektif dan efisien.
Sesuai dengan data kebutuhan lapangan kerja tersebut, Pemerintah Provinsi kemudian memberikan penguatan pada sekolah tertentu atau konsentrasi keahlian tertentu yang ada di sekolah.
Misalnya saja dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan dibutuhkan sekitar 100 Welder maka Pemerintah Provinsi dapat membuat kelas khusus pada sekolah-sekolah yang memiliki konsentrasi keahlian Teknik Pengelasan.
Dengan syarat, peralatan, bahan praktik serta sarana lainnya cenderung memadai serta memiliki guru yang kompeten. Pemerintah Provinsi cukup memberikan penguatan pada kebutuhan peralatan dan bahan praktik. Tidak perlu lagi membangun unit sekolah baru atau ruang kelas baru. Setelah tamat 3 tahun kemudian maka lulusan dari kelas khusus ini bisa langsung bekerja memenuhi kebutuhan 100 Welder tadi.
Hal lain lanjut dia, penguatan terhadap SMK juga bisa diberikan dengan pembentukan BLUD pada SMK-SMK yang memenuhi kualifikasi. Sudah ada SMK yang menjadi BLUD tetapi belum berjalan sampai saat ini. Penguatan secara hukum sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi tetapi sepertinya sekolah-sekolah butuh dukungan teknis terutama penguatan kapasitas sekolah dalam menjalankan BLUD.
“Melalui BLUD, SMK dapat mengembangkan unit usaha berdasarkan kompetensi keahlian, mengelola pendapatan dari hasil praktik peserta didik, dan menjalin kemitraan dengan industri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta daya saing lulusan,” pungkasnya.(id18)
