TANGERANG (Waspada.id): Indonesia Cyber Education Institute (ICE Institute), Senin (17/11/2025) menyelenggarakan Policy Dialogue 2025: Embracing Digital Era with Micro-Credentials. Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem micro-credential di Indonesia sekaligus mendorong pengakuan serta harmonisasi kebijakan di tingkat ASEAN.
Berlangsung di Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang, dialog tersebut menghadirkan lebih dari 300 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi pemerintah, baik secara luring maupun daring.
“Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan organisasi internasional dalam mempersiapkan talenta Indonesia menghadapi ekonomi digital dan tantangan global,” ujar Rektor Universitas Terbuka (UT) dalam sesi jumpa pers.
Forum ini turut melibatkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI, Asian Development Bank (ADB), UNESCO (ICHEI, Bangkok, dan Jakarta), SEAMEO Regional Open Learning Centre, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Saat ini, lanjut Ali, penguatan kebijakan micro-credential semakin relevan dengan implementasi Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 yang mendorong pembelajaran tinggi yang fleksibel, terukur, berbasis kompetensi, dan terhubung dengan kebutuhan industri.
Sebagai Ketua Konsorsium ICE Institute, Universitas Terbuka menegaskan pentingnya implementasi micro-credential dalam praktik pendidikan tinggi.
“UT bersama seluruh perguruan tinggi yang tergabung dalam Konsorsium ICE Institute, sudah mulai bergerak untuk bersama-sama meningkatkan kuantitas dan kualitas pembelajaran sistem micro credentials,” kata Ali.
Rektor Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. menambahkan, UPH termasuk perguruan tinggi yang telah menjalankan pembelajaran Micro Credentials. Yang diperlukan saat ini adalah kolaborasi dan sinergi dengan kampus lain dan pihak pemerintah serta dunia industri.
Sebagai tuan rumah, UPH menyampaikan dukungannya terhadap penguatan ekosistem micro-credential di Indonesia. Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dinilai akan memperkuat efektivitas micro-credential dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Forum ini juga menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan agenda pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam kebijakan pemerintah.
“Sistem pembelajaran Micro Credential ini cukup diminati mahasiswa. Jadi kita semua perlu untuk membuka cakrawala baru dalam sistem pembelajaran masa kini seperti micro credential ini,” ujar Jonathan.
Direktur Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Prof. Dr. rer. pol. Heri Kuswanto, M.Si menyoroti pentingnya micro-credential sebagai katalis percepatan peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi di perguruan tinggi.
“Melalui kemitraan yang solid antara perguruan tinggi, industri, dan lembaga riset, micro-credential mampu meningkatkan kompetensi talenta nasional, memperkuat daya saing, serta mendorong tumbuhnya inovasi berbasis pengetahuan,” ujar Heri.
Prof Dr Paulina Pannen dari ICE Institute turut menegaskan bahwa micro-credential kini menjadi bagian integral dari ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini diperkuat melalui Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 yang menjadikan kredensial mikro sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diakui secara nasional, sekaligus menandai perubahan arah pembelajaran tinggi menuju model yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri.
“Hasil pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan, panduan nasional, serta kemitraan lintas sektor yang mampu mempercepat transformasi pendidikan tinggi menuju ekosistem yang lebih inklusif, adaptif, dan kompetitif di era digital,” imbuh Paulina.
Policy Dialogue 2025 juga menyoroti lima agenda transformasi utama, yakni penyelarasan kebijakan dan standar mutu micro-credential nasional–ASEAN, skema pengakuan lintas kampus dan portabilitas lintas negara, penguatan kompetensi dosen berbasis micro-credential, keterlibatan industri dalam penyusunan demand-driven curriculum, serta pengembangan model pendanaan dan beasiswa untuk memperluas akses masyarakat terhadap program micro-credential.
Perguruan tinggi dinilai perlu beradaptasi dengan dinamika akademik yang makin cepat dan kebutuhan masyarakat akan pembelajaran fleksibel. Micro-credential menjadi salah satu strategi untuk memperluas akses pendidikan tinggi bermutu bagi masyarakat, sekaligus menjawab kebutuhan bangsa akan layanan pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif.
Micro-credential kini menjadi salah satu terobosan pendidikan yang banyak diadopsi perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang berubah cepat. Skema ini memberikan pengakuan kompetensi dalam bentuk sertifikat jangka pendek yang fokus pada satu keterampilan atau unit pembelajaran tertentu.
Berbeda dengan program gelar konvensional, micro-credential dirancang lebih fleksibel dan adaptif. Peserta bisa mengambil pelatihan singkat mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung kompleksitas materi, dan memperoleh bukti kompetensi yang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan profesional.(id11)
