MEDAN (Waspada.id): Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menilai langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengendalikan inflasi sebagai bentuk respon yang tepat terhadap dinamika harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa langkah Pemprov melalui satuan tugas (Satgas) pengendalian inflasi menjadi bukti adanya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.
Satgas tersebut merupakan hasil kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, serta Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU).
Ketiganya berperan dalam distribusi bahan kebutuhan pokok, penguatan logistik, dan dukungan operasional guna menstabilkan pasokan di pasar.
“Langkah ini menunjukkan koordinasi antara pemerintah dan BUMD berjalan dengan arah yang jelas. Penanganan inflasi memang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Irham di Medan, Minggu (26/10).
Lebih lanjut, Irham mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bergerak seirama dengan strategi yang telah diterapkan Pemprov.
Menurutnya, kebijakan pengendalian harga akan berjalan efektif bila seluruh daerah menyusun langkah bersama dan berbagi data lapangan secara terpadu.
“Upaya menekan inflasi tidak cukup di tingkat provinsi saja. Pemkab dan Pemko perlu membangun koordinasi yang sama, terutama dalam hal distribusi dan pengawasan pasar,” tambahnya.
Irham menilai, keterlibatan banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, BUMD, hingga elemen masyarakat akan memperkuat daya tahan ekonomi Sumatera Utara menghadapi tekanan harga yang kerap terjadi menjelang akhir tahun.
“Isu inflasi adalah persoalan bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap merasa aman dan harga-harga tetap stabil,” tutupnya. (id23)
