MEDAN (Waspada.id): Kordinator LSM Lembaga Peduli Masyarakat Pakpak (LPMP) Kadirun Padang mengkritisi perkembangan pembangunan Pakpak Bharat di masa pemerintahan Bupati Franc Bernhard Tumanggor (FBT), yang saat ini sedang berjalan untuk periode kedua.
“Kami berpendapat banyak hal yang perlu diperbaiki bahkan dievaluasi agar ke depan lebih baik,” kata Kadirun di Medan, Kamis (18/9).
Berdasarkan catatan LPMP, di peroide kedua masa jabatannya, FBT terkesan gagal memimpin Kabupaten Pakpak, sebab selama kepemimpinannya pembangunan di sana tampak stagnan.
“Kalau ada pun pembangunan berupa gedung baru di masa kepemimpinan FBT terkesan tidak mengenakkan hati warga Pakpak,” sebut Kadirun.
Gedung megah besar memang ada di Kota Salak, tapi kurang memperhatikan nilai-nilai seni budaya atau kearifan lokal di sana.
Contohnya, pembangunan gedung perpustakaan yang menelan biaya milyaran rupiah, terkesan tidak menggambarkan gedung yang mengandung nilai kearifan sebagaimana gedung perpustakaan daerah lain, yang hampir bersamaan dibangun, seperti gedung perpustakaan Sidikalang, Dairi.
“Bahkan bangunan gedung perpustakaan yang baru diresmikan Gubernur Sumut belum lama ini, menjadi sorotan tajam para tokoh pemerhati adat budaya Pakpak,” ujarnya.
Karena, gedung tersebut terlihat tidak ada menggambarkan simbol-simbol kearifan lokal suku Pakpak, sehingga wajar dikritisi.
“Gedung baru perpustakaan di daerah lain kok bisa menggambarkan cerminan bangunan bernuansa kearifan lokal daerah, kenapa di Pakpak Bharat tidak demikian halnya,” sambung Kadirun.
Pertanyaan Besar
Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar di hati rakyat, kenapa pemimpin Pakpak Bharat, seakan ada niat ingin mengikis atau menghilangkan simbol kearifan lokal suku Pakpak.
Seharusnya, Pemkab Pakpak sudah sewajarnya setiap rencana pembangunan gedung baru di Bumi Sulang Silama Pakpak, harus bernuansa rumah kebesaran Pakpak.
“Sehingga atas dasar itu, penilaian pertama terhadap kepemimpinan FBT kami nilai gagal, sebab kurang menghargai kearifan lokal suku Pakpak,” katanya.
Selanjutnya kegagalan lain dianggap di maasa kepemimpinan FBT adalah kurangnya memprioritaskan putra-putri Pakpak untuk membangun daerahnya sebagai bentengnya terakhir orang Pakpak.
Selama FBT memimpin Pakpak Bharat, banyak pejabat yang diimpor dari luar daerah untuk menjabat jabatan strategis, seperti Eselon II maupun III di lingkungan Pemkab.
“Kami bukan elergi dengan suku lain, tapi perlu kita ingat pemekaran Kabupaten Dairi untuk Pakpak Bharat selain untuk mensejahterakan rakyat, tentu untuk memberdayakan dan mengkaryakan putra-putri asli di tanah leluhurnya, yaitu Pakpak Bharat agar bisa mengikuti putra putri suku lain dan daerah lain di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI yang kita cintai ini,” ujarnya.
Untuk itu, LPMP berharap pada FBT selaku pimpinan tertinggi di Pemkab Pakpak Bharat, agar dapat mengevaluasi kebijakannya ke depan yang lebih baik lagi dan tetap semangat menghargai kearifan lokal suku Pakpak.
“Yakni, dengan melanjutkan pembangunan maupun perawatan infrastruktur yang telah dimulai oleh pemimpin pendahulunya dan impian masyarakat Pakpak Bharat agar semakin lebih maju lagi,” pungkas Kadirun.
Sejauh ini, pihak Pemkab Pakpak Bharat belum memberikan penjelasan dan keterangan resmi. (id23))
