Luhut Binsar Panjaitan (LBP) harus membuktikan klaimnya terkait sebagian kader partai menginginkan pemilihan umum ( pemilu ), 2024 ditunda.
Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei dimana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda.
Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tuga dan fungsinya.
Sungguh aneh bila LBP terkesan menjadi juru bicara partai politik. Celakanya, justeru partai politik menolak klaim LBP.
Karena itu, menjadi logis bila banyak pihak mempertanyakan motivasi LBP menyampaikan klaim tersebut. Pertanyaan tersebut semakin menguat mengingat adanya spekulasi keterlibatan istana dalam penundaan pemilu 2024.
Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap istana sebagai dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan istana, termasuk LBP, terkait penundaan pemilu.
Dengan makin banyaknya pejabat eksekutif yang menyuarakan penundaan pemilu, dengan sendirinya akan membuat perpolitikan di tanah air semakin gaduh. Hal itu justeru akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya.
Benturan kepentingan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di tanah air semakin tidak menentu. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI.
Anak negeri yang cinta NKRI tentu tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, elite negeri jangan bermain api terkait pemundaan pemilu.
Penulis : M. Jamiluddin Ritonga Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul
