MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti (foto) mengatakan, para menteri di kabinet Merah Putih diminta segera bersinergis dengan berkongsi kantor, terkait dengan belum tersedianya kantor tempat mereka bekerja akibat pemecahan beberapa kementrian.
“Kita minta bersinergis dengan kementrian terkait kantor sementara yang akan digunakan sebelum nantinya memiliki kantor sendiri,” kata Rudi kepada Waspada di Medan, Jumat (25/10).
Anggota dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sumut 12 Binjai Langkat ini merespon penambahan jumlah kementrian dari 34 menjadi 48, akibat pemecahan sejumlah kementerian, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri periode 2024-2029..
Perluasan struktur kabinetnya bentukan Presiden ke-8 Prabowo dan Wakilnya Gibran Raka Buming Raka telah menyebabkan bertambahnya menjadi 112 orang, yang terdiri atas menteri dan wakil menteri dan setingkat menteri.
Di satu sisi penambahan para bawahan Prabowo-GIbran selain sejalan dengan masalah yang akan dihadapi, namun di sisi lain telah mengakibatkan mandegnya kerja mereka akibat ketiadaan kantor.
“Ini bisa kita mengerti, namun saya kira tidak menjadi masalah serius, karena tujuan pembentukan kabinet Merah Putih, jauh lebih besar jangkauannya, yakni 8 misi dan 17 program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Prabowo-Gibran, sehingga apa yang dicita-citakan bisa terwujud,” katanya.
Rudi menyebutkan, jika kementrian yang dipecah masih memiliki tupoksi yang relevan, dapat bersinergis menghuni satu tempat, misalnya Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Meski ini AHY belum punya kantor, sebab kementeriannya merupakan salah satu yang baru dibentuk, namun untuk sementara dapat berkongsi tempat di kantor induk yang sebelumnya, yakni Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sinergitas dan Konsolidasi
Dengan sinergitas ini, imbuh Rudi, kementrian yang terpecah dari induknya atau pembentukan kementrian baru, dapat menempati kantor yang relevan dengan bidang tugas kementriannya.
“Saya kira itu gambaran sederhananya, sinergitas dan konsolidasi dengan menteri terkait, karena pemerintahan Prabowo-Gibran tentunya akan memperhatikan sarana dan prasarana untuk kementrian baru,” sebutnya.
Selain itu, Rudi juga meminta para menteri yang kini terus digembleng oleh Presiden Prabowo dan Wakilnya Gibran di Akmil Magelang, setelah ditunjuk dan dilantik, untuk tidak membuat pernyataan yang tidak mewakili kementriannya.
“Kini kapasitas seorang menteri harus bermuara ke pemerintah, tidak lagi memberi opini di luar kapasitasnya sebagai pejabat publik, karena dikhawatirkan menimbulkan gesekan bahkan jadi bola liar,” katanya. (cpb)
