“Insya Allah ketersediaan pupuk bagi rakyat kita, bisa lebih baik. Jumlah pupuk yang sudah disetujui oleh pemerintah 9,5 juta ton. Saya kira jumlahnya sudah dobel dibandingkan tahun 2023. Dan saya sudah cek kemana-mana, para petani sudah mengatakan lebih baik daripada sebelumnya, dari sisi ketersediaan pupuk.”
HAL itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Senin (12/8) siang kepada Waspada saat melakukan kunjungan kerja ke PT. Pupuk Iskndar Muda (PIM) di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kunjungannya ke PT. PIM dalam kaitan ingin mendapatkan informasi lebih mendalam tentang ketersediaan pupuk bagi petani.
Kemudian, ingin melakukan hal-hal yang memang perlu diperbaiki mengenai mekanisme bagaimana menyediakan pupuk yang cukup dan tepat waktu untuk para petani. Dalam kunjungan kerja, Wamentan didampingi oleh Direktur Utama PT. PIM, Budi Santoso Syarif dan Direktur Keuangan Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono, serta seluruh jajarannya.
“Kita mulai dengan Bismillah. Kita perbaiki, apa yang harus kita perbaiki. Kita mulai, apa yang harus kita mulai. Menyongsong era baru, menyongsong waktu yang baru untuk bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Insya Allah, ketersediaan pupuk bagi rakyat kita bisa lebih baik,” kata Wamentan, Sudaryono.
Sudaryono mengakui masih ada satu dua masalah minor di lapangan, apakah itu tentang distribusi pupuk atau terkait masalah antara pengencer dengan distributor karena tidak cukup uang untuk menebus pupuk dan seterusnya. Dan persoalan minor, kata Wamen ini harus segera diperbaiki.
“Dalam kunjungan kerja ke PIM, kita ingin mendengar masalah apa saja sebetulnya yang dihadapi oleh Pupuk Indonesia dalam penyiapan pupuk bagi rakyat. Artinya apa. Artinya jangan pernah mengharapkan atau menginginkan swasembada pangan, kalau pupuk, bibit dan air tidak ada. Pupuk, bibit dan air adalah komponen utama,” sebut Wamentan.
Untuk persolan air, Pemerintah sekarang ini melalui Kementerian Pertanian, kata Sudaryono, sudah menggalakkan pompanisasi. Selama di lahan kering itu ada sumber air, maka dapat dilakukan pompanisasi ke lahan kering tersebut. Dan upaya pompanisasi pasti didukung oleh pihak kementerian.
Kata Sudaryono lagi, saat ini sudah hampir 900.000 Ha lahan kering mendapatkan manfaat dari pompanisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dan untuk masalah pupuk, sebut Wamentan, juga sudah disetujui komponennya dan itu bukan tentang komponen harga, tetapi komponen jumlah.
“Berapa pun harganya, maka angka uang atau pun angka nominal anggarannya menyesuaikan dengan jumlah. Artinya dengan naiknya atau turunnya harga tidak mempengaruhi kuota dari jumlah pupuk yang disediakan. Saya kira itu satu hal yang positif dan kita bereskan pelan-pelan,” katanya.
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Ditanya tentang RDKK, Sudaryono mengatakan, selalu saja ada persoalan mengenai pendataan di Kementerian Pertanian. Dan pihaknya sedang mencoba untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan dia berharap, sebelum akhir tahun peta polygon sudah ada. Peta Polygon itu sebagai pembuktian koordinat bagi lahan penerima bantuan.
“Mungkin nanti tinggal cross check (pemeriksaan silang) ke Pupuk Indonesia, dinas-dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Supaya gini, subsidi pupuk itu bukan kepada orangnya, Yono, Budi, Hamid, Hasan, bukan itu, tapi ditujukan kepada lahan. Lahan itu bisa punya Hamid tapi yang menggarap Agus. Jadi pupuk subsidinya harus ditujukan ke Agus. Dengan adanya Peta Polygon siapa tahu bisa jadi solusi,” harap Sudaryono.
Negara Hadir Untuk Membela Rakyat
Menjawab Waspada, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan, negara (pemerintah) hadir untuk membantu atau membela rakyat miskin. Bagi rakyat yang sudah mapan dan kaya, maka diberikan fasilitas lain oleh pemerintah.
“Pemerintah fokus dan fokus membantu rakyat miskin baik terkait pemberian Bansos maupun pemberian pupuk bersubsidi. Negara selalu dan pro pada rakyat. Nah bagi masyarakat yang sudah mapan dan kaya akan diberikan fasilitas yang berbeda.”
T A Khalid: Harus Berbenah
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), T A Khalid yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja Wamentan, Sudaryono saat dikonfirmasi Waspada menyebutkan, Tupoksi Komisi IV DPR RI mengoptimalkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan pangan. Hal ini hanya dapat dilakukan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Wamentan, Sudaryono.
“Persoalan pupuk, bibit dan air juga masalah pendataan harus kita benah. Persoalan pendistribusian pupuk, pengelolaannya, situasi di industri dan situasi rakyat harus diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan semua persoalan itu semuanya harus sinergi. Kita tetap mengawal Indonesia menjadi negeri yang berdaulat pangan. Untuk saat ini persoalan pupuk sudah lebih baik. Masyarakat tidak berteriak senyaring dulu lagi. Artinya ada kebaikan sedikit,” demikian T. A Khalid.
Ikut hadir dalam kunjungan kerja Wamentan RI yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PIM, Eko Setyo Nugroho, SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, SVP Pemasaran Pupuk Indonesia, Iyan, Sekretris Perusahaan PIM, Maimun, Direktur Pembiayaan PSP, Teddy Dirhamsyah.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Aceh, Ir. Cut Huzaimah, Kdis Peternakan, Zulsafran, Kepala BSIP Aceh, Firdaus, Penjabat Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos.,MAP, dan Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara, Erwandi, So.MP.
Maimun Asnawi, S.Hi.,M.Kom.I
