#Menkomdigi Pastikan Percepatan Layanan
MEDAN (Waspada.id): Upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah bencana Sumatera Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa 90 persen layanan telekomunikasi di Sumut, terutama di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga, telah kembali beroperasi pascabanjir dan longsor.
“Percepatan akses telekomunikasi terus dilakukan. Mudah-mudahan tidak lama lagi seluruh jaringan bisa normal sepenuhnya,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Akses Telekomunikasi di Kantor Balai Monitoring Komdigi Medan, Senin.
Tidak hanya Sumut, Menkomdigi menyebut kondisi di Sumatera Barat bahkan lebih baik, dengan 95 persen jaringan telah pulih. Sementara itu, Aceh masih membutuhkan percepatan signifikan karena tingkat pemulihan masih di bawah 60 persen.
“Kami masih punya pekerjaan besar di Aceh. Semua operator diminta mempercepat perbaikan agar akses komunikasi masyarakat segera kembali normal,” tegas Meutya.
Target Pemulihan Aceh 75 Persen pada 5 Desember
Optimisme percepatan pemulihan di Aceh turut ditopang oleh dukungan PLN. Menurut Menkomdigi, PLN menargetkan pemulihan listrik dalam empat hari ke depan.
“Jika listrik kembali menyala, kita optimis pada 5 Desember kondisi jaringan telekomunikasi di Aceh dapat meningkat hingga 75 persen,” jelasnya.
Penambahan Akses Satelit di Titik-Titik Terdampak
Sebagai langkah darurat, Kemkomdigi melalui Bakti Komdigi telah mengaktifkan 10 titik akses internet berbasis satelit dan akan menambah lima titik lagi dalam waktu dekat.
Penambahan ini memungkinkan pemerintah menjaga akses komunikasi di wilayah yang masih sulit dijangkau jaringan seluler.
“Jika diperlukan, penambahan akan dilakukan terus-menerus sampai seluruh wilayah terdampak bencana kembali mendapatkan layanan memadai,” kata Menkomdigi.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh operator seluler telah sepakat mempercepat pekerjaan teknis pemulihan BTS, termasuk penanganan site yang padam akibat banjir.
Rakor ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah dalam memastikan akses informasi, koordinasi bantuan, dan layanan darurat tetap berjalan optimal di tengah bencana yang melanda Sumut, Sumbar, dan Aceh.(id20)
