MEDAN (Waspada.id): Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, menegaskan pentingnya percepatan seluruh program penanganan banjir di Kota Medan, termasuk proyek yang mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia (World Bank) melalui skema nasional.
Untuk itu, Afif mendorong Pemko Medan agar fokus dalam menuntaskan pembebasan lahan karena tahap ini menjadi kunci berjalannya pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat.
Afif menjelaskan, dana World Bank tersebut bukan bantuan langsung kepada Pemko Medan, melainkan bagian dari proyek nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II. Dengan demikian, peran utama Pemko Medan lebih kepada menyiapkan lahan agar pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai dapat dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan BWS.
“Alhamdulillah, dari yang saya ketahui pembebasan lahan di Medan Selayang dan Medan Deli (KIM 1) akan selesai sebelum Bulan Juni nanti. Ini akan terus kita kawal agar benar-benar selesai pembebasan lahannya. Nantinya lahan itu akan dipergunakan untuk pembangunan kolam retensi yang dananya bersumber dari World Bank,” ucap Afif Abdillah, Rabu (3/12).
Afif mengatakan, pihaknya sangat mengerti akan keresahan masyarakat Kota Medan terkait penanganan banjir. “Namun sepanjang yang saya ketahui, proses pelaksanaan sedang di kerjakan saat ini,” ujarnya.
Afif menyampaikan bahwa pembebasan lahan memiliki tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan hukum yang harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Meski begitu, ia optimis pembebasan lahan dapat diselesaikan sepanjang koordinasi antar perangkat daerah diperkuat.
“Karena inikan terkait masalah hukum, jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian anggaran Pemko Medan juga terbatas, tidak mungkin kita habiskan untuk pembebasan lahan, sementara pembangunan di sektor yang lain juga penting untuk dilakukan. Tetapi bagaimana pun sulitnya, pembebasan lahan ini tetap bisa diselesaikan, disinilah pentingnya komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan,” katanya.
Ia pun kembali menegaskan bahwa mekanisme pendanaan program ini harus dipahami dengan benar oleh publik.
Ditegaskan Afif, Pemko Medan tidak menerima dan tidak mengelola dana Rp1,5 Triliun tersebut. Dana itu sepenuhnya berada dalam pengelolaan Kementerian PUPR melalui BWS. Sementara, Pemko Medan hanya menyiapkan lahan sebagai prasyarat pembangunan.
“Jadi kita juga jangan salah paham. Dana bantuan penanganan banjir sebesar Rp1,5 Triliun oleh World Bank itu bukan diberikan kepada Pemko Medan, melainkan kepada Kementerian PUPR melalui Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). Kementerian PUPR lah yang akan melakukan pembangunan, Kota Medan akan menikmati hasil pembangunan itu,” terangnya.
Ia menekankan bahwa sebagian besar lahan telah selesai dibebaskan, dan hanya menyisakan beberapa persil terakhir.
“Tapi yang saya tahu sebagian besar lahan sudah selesai dibebaskan, tinggal ada beberapa persil lagi dan saya yakin akan selesai sebelum Juni (2026) nanti,” lanjutnya.
Afif optimis program pengendalian banjir yang didukung World Bank akan berjalan hingga tahun 2028 dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota Medan.
Sebelumnya, Pemko Medan melalui Kepala Bappeda, Ferri Ichsan, juga menjelaskan bahwa sejak 2022 telah dirancang enam paket pengerjaan untuk penanganan banjir.
Namun berdasarkan kajian teknis dan tingginya biaya pembebasan lahan, beberapa paket seperti Sungai Deli, Sungai Babura, dan kolam retensi USU dikeluarkan dari skema pendanaan World Bank. Saat ini fokus diarahkan pada normalisasi Sungai Badera, Sungai Selayang, serta pembangunan kolam retensi di kawasan KIM. (id16)
