Ahli Hukum Pidana: Tidak Sah Kejari DS Tetapkan NS Tersangka

  • Bagikan
Sidang kasus dugaan korupsi di Kejari DS. Waspada/Ist
Sidang kasus dugaan korupsi di Kejari DS. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Ahli Hukum Oidana Dr Muhammad Arif Sahlepi SH M.Hum berpendapat, keputusan yang dilakukan oleh Kejari Deliserdang yang menetapkan tersangka NS selaku pemilik PT Al Ihcwan Garmen Faktori selaku pemohon wajib pajak dalam dugaan kasus korupsi adalah tidak sah.

“Sesuai data yang ada pada saya dan membaca di mana si tersangka yang telah membayar segala kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat terhadap wajib pajak tidak sah dijadikan tersangka,” kata Dr Muhammad Arif dalam keterangan tertulisnya di Medan, Minggu (26/2).

Dia merespon lanjutan pembuktian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berlangsung Kamis (23/02) terkait dugaan korupsi terhadap 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk NS selaku wajib pajak (wp) dari PT. Al. Ichwan Garment Factory yang diduga korupsi terkait retribusi pajak daerah,

Menurut Dr Arif, seseorang dinyatakan tersangka apabila minimal ada 2 alat bukti yang akurat dan kedua alat bukti itu mengarah kepada kerugian negara.

“Wajib pajak, dalam pasal 2 ayat 1 UU Tipikor di samping kedua alat bukti yang sah dan akurat, si tersangka terbukti memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongan tertentu. Dalam perkara ini, sesuai dengan data yang ada sama saya si tersangka tidak ada terbukti merugikan negara dan untuk memperkaya diri sendiri,” ujarnya.

Di dalam peraturan Mentri Keuangan serta peraturan yang dikeluarkan Bupati Deliserdang No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah bumi dan bangunan disebutkan, diperbolehkan untuk pengurangan pajak.

Bahkan dapat diberikan apalagi si pemohon mendapat musibah, seperti perusahaannya terkena musibah kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya.

“Dan kalaupun ada kerugian negara dalam tanda petik wajib pajak, harus ada audit dari BPK sebagai lembaga negara audit internal, ada akuntan yang menghitung berapa kerugian negara dan dalam pradilan hukum wajib pajak sekarang sudah ada peradilan khususnya. Dan kedua lembaga ini harus dapat membuktikan berapa kerugian negara, sementara wajib pajak terus dibayar oleh si tersangka, sehingga di mana kerugian negara dan si pemohon pajak dijadikan tersangka dari mana jalannya,” tambah Arif.

Ditambahkan Arif, sesuai data yang ada padanya, tersangka NS sudah mengajukan prapradilan, tapi pihak Kejari DeliSerdang memaksakan tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No 1 tahun 2018, menyebutkan, apabila si tersangka sudah bermohon Prapid, DPO itu gugur dan pihak Kejari tidak boleh mengeluarkan Surat DPO.

“Lain halnya kalau tersangka melarikan diri. Dan kalau pun Kejari DeliSerdang ingin mengeluarkan surat DPO Kejari terlebih dahulu mengumkan ke media nasional maupun internasional. Contoh media nasional Waspada, Analisa, kalau Iinternasional Kompas,” tegas Arif seraya menyebutkan isi Sema No 1 tahun 2018.

Kaca Mata Hukum

Pengacara NS Bantuan Hukum Merdeka Zainuddin Herman SH dan Suhardi Matondang SH berharap persidangan ini hakim memandang dari sudut kacamata hokum, sehingga ada harapan kliennya bebas.

Apalagi dengan hadirnya ahli hukum pidana M Arif, yang begitu medetail menerangkan, bahkan dengan tegas tanpa ragu menjawab pertanyaan dari Jaksa bahwasanya tuntutan yang diberikan kepada tersangka tidak sah alias tidak benar.

Ditambahkan Zainuddin dan Matondang, kehawatiran pihaknya di mana pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara ini bukan dari kacamata hukum, melainkan dari sudut kekuasaan.

“Yah terpaksa kita melakukan strategi perang opini/perang media. Tapi kalau melihat jalannya sidang tadi, kami yakin Ibu Ketua Hakim menyimpulkan kasus ini berdasarkan sudut pandang kacamata hokum,” katanya.

Ini terbukti, begitu alot dan tegangnya serta pertanyaan yang dilancarkan Jaksa pada Ahli Hukum Arif, Hakim langsung menegur Jaksa. “Tolong pak jaksa pertanyaannya kepada ahli hukum sesuai dengan Tupoksinya, “ tàmbah Zainuddin.

Secara terpisah Edwin SH yang juga ahli hukum pidana, yang berkantor di Deliserdang, juga mengikuti perkembangan kasus 3 tersangka EZ, VM dan NS yang dituduhkan Kejari Deliserdang sebagai pelaku penggelapan pajak dan korupsi.

“Saya sedikit merasa janggal dan kasus ini terkesan dipaksakan oleh Kejari Deliserdang terhadap NS menjadi tersangka. Dalam kasus ini, baru ada saya dengar pemohon pajak/pembayar pajak dijadikan tersangka korupsi. Dan saya sudah malang melintang dalam kancah ahli hukum pidana baru kali ini ada pihak swasta atau si pemohon pajak dijadikan tersangka. Kalau si EZ dan VM itu baru benar terjerat hukum korupsi atau pelaku penggelapan pajak, karena awal ini menjadi kasus hukum pidana dari mereka berdua sebagai pejabat negara, “ pungkas Erwin. (cpb/rel)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *