MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Ahmad Darwis (foto) mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamnax dan Dexlite terhitung 10 Juni 2025. Penurunan harga ini yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan ini diharapkan mampu mendorong stabilitas harga.
“Penurunan harga BBM hingga Rp880 per liter bukan hanya membuat biaya transportasi lebih murah, tetapi juga membawa harapan akan stabilitas harga kebutuhan pokok,” kata Ahmad Darwis kepada Waspada di Medan, Rabu (11/6).
Anggota dewan Fraksi PKS itu merespon kebijakan Pertamina yang menurunkan BBM non subsidi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mulai dari Pertalite, Biosolar, Pertamax, Shell dan BBM lain di BP-AKR serta SPBU VIVO yang berlaku hari ini, Selasa 10 Juni 2025.
Adapun penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series ini, yakni Pertamax (RON 92): Rp 12.100/liter turun dari sebelumnya Rp 12.400/liter; – Pertamax Green (RON 95): Rp 12.800/liter, turun dari sebelumnya Rp13.150/liter; – Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.050/liter turun dari sebelumnya Rp13.300/liter; – Dexlite (CN 51): Rp 12.740/liter, turun dari sebelumnya Rp 13.350/liter; Pertamina Dex (CN 53): Rp 13.200/liter, turun dari sebelumnya Rp 13.750/liter dan Pertamax di Pertashop Rp 12.000.
Menyikapi kebijakan itu, Ahmad Darwis mengapresiasinya dan langkah tersebut tentu berdampak positif bagi sektor transportasi umum, logistik, dan usaha kecil menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada distribusi barang.
“Ongkos kirim lebih rendah bisa membantu harga bahan pokok tetap terjangkau bagi rakyat.
Daya beli masyarakat pun berpotensi meningkat, karena pengeluaran untuk bahan bakar menjadi lebih ringan,” ujarnya.
Namun demikian, penurunan harga BBM bukanlah jaminan otomatis rakyat akan langsung sejahtera. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dampak positif ini benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengawasan ketat harga barang pokok dan transportasi umum harus dilakukan agar penurunan ongkos distribusi juga menurunkan harga jual di pasar tradisional,” ujarnya.
Dipertahankan
Selain itu, kebijakan subsidi transportasi publik perlu dipertahankan agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan yang murah dan nyaman. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan program pemberdayaan UMKM dengan pelatihan, akses pasar, dan bantuan modal agar mereka mampu memanfaatkan momentum ini untuk berkembang.
Program kesejahteraan masyarakat dan pendidikan yang berkualitas juga harus berjalan seiring, karena kesejahteraan bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga soal kesempatan untuk hidup layak, sehat, dan berdaya saing.
Penurunan BBM ini diharapkan menjadi pemicu bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi demi terciptanya kesejahteraan yang lebih merata. BBM boleh turun, tapi rakyat butuh kepastian bahwa harga bahan pokok terkendali, transportasi lancar, dan kesempatan usaha terbuka lebar. (cpb)
