MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Darwis, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang menetapkan dimulainya kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah Sumatra terdampak bencana pada 5 Januari 2026.
Namun, Darwis menegaskan kebijakan tersebut harus diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan KBM berjalan efektif serta aman bagi siswa dan guru.
“Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemko Medan perlu merespons kebijakan ini dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan secara serius. KBM tidak bisa hanya dimulai secara administratif,” ujar Darwis di Medan, Rabu (7/1/2026).
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II yang meliputi 10 kecamatan di Kota Medan, Darwis mengungkapkan masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan pascabanjir dan bencana alam.
“Bukan hanya soal lumpur. Di Kota Medan masih ada sekolah yang tidak memiliki kursi dan meja sama sekali. Dokumen sekolah, termasuk data siswa, juga rusak atau hilang. Dalam kondisi seperti ini, KBM tidak bisa dipaksakan,” tegas anggota Komisi E DPRD Sumut yang membidangi pendidikan tersebut.
Darwis juga menanggapi kebijakan fleksibel pascabencana yang disampaikan Mendikdasmen, seperti kelonggaran penggunaan seragam, penerapan kurikulum khusus, serta penundaan asesmen. Menurutnya, fleksibilitas tersebut harus dibarengi dengan percepatan pemulihan fisik sekolah.
“Kurikulum bisa fleksibel, asesmen bisa ditunda. Tapi jika ruang kelas belum bersih, tidak ada tempat duduk, buku, atau alat tulis, ini bukan sekadar persoalan akademik, melainkan soal kemanusiaan dan keselamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah mempercepat pemulihan sekolah-sekolah yang terdampak banjir. Hingga kini, tercatat sebanyak 22 sekolah jenjang TK, SD, dan SMP belum dapat melaksanakan KBM secara normal.
Kepala Disdikbud Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, menyebutkan lima TK, 15 SD, serta dua SMP—yakni SMP Negeri 33 dan SMP Negeri 40—masih membutuhkan penanganan intensif.
“Untuk TK ada lima sekolah yang kondisinya masih cukup memprihatinkan. Untuk SMP ada dua yang cukup parah, dan sekitar 15 SD masih membutuhkan perawatan intensif,” kata Benny.
Ia juga mengungkapkan dua ruang kelas pada salah satu SD mengalami kerusakan berat. Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Medan telah menginstruksikan agar pembenahan segera dilakukan.
“Pak Wali Kota meminta agar pembersihan halaman dan ruang kelas segera dilakukan. Dua kelas yang rusak parah itu langsung kami tangani,” ucapnya.
Selain bangunan fisik, banjir juga merusak sejumlah peralatan penunjang pembelajaran, seperti smartboard dan komputer yang terendam air. Disdikbud Medan saat ini tengah melakukan inventarisasi untuk menentukan peralatan yang masih bisa diperbaiki maupun yang perlu diganti.
“Jika masih bisa diperbaiki, akan segera kita lakukan agar sekolah dapat kembali beroperasi secara bertahap,” jelas Benny.
Dipercepat
Menyikapi hal tersebut, Darwis menilai langkah Pemko Medan perlu terus dipercepat dan diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. Ia menegaskan DPRD Sumut mendukung dimulainya KBM, namun menolak jika pelaksanaannya tidak mempertimbangkan kesiapan sekolah serta kondisi psikologis siswa dan guru.
“Kami tidak menolak KBM dimulai, tetapi jangan dipaksakan. Kebijakan pendidikan harus realistis dan manusiawi. Anak-anak tidak boleh dipaksa belajar di sekolah yang belum layak dan belum aman,” pungkasnya.
Selain itu, DPRD Sumut mendorong Pemko Medan menyiapkan opsi pembelajaran alternatif, seperti pembelajaran daring atau penyesuaian jadwal, bagi sekolah-sekolah yang belum pulih sepenuhnya, serta memberikan pendampingan psikososial bagi siswa dan guru pascabencana. (id23)
