MEDAN (Waspada.id): Strategi Presiden Prabowo Subianto yang gemar merangkul berbagai elemen tokoh nasional, mulai dari kawan politik hingga mantan rival, menuai sorotan tajam.
Pengamat Sosial Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai langkah ini merupakan upaya pragmatis sekaligus taktis dalam menghadapi “masalah warisan” yang selama ini dianggap sebagai kebuntuan sistemik.
Hal itu disampainya kepada Waspada.id, Rabu (4/2/2026). Berikut adalah poin-poin analisis Shohibul Anshor Siregar terkait manuver politik tersebut:
Konsolidasi di Tengah “Beban Sejarah”
Menurut Siregar, Prabowo menyadari betul bahwa ia memimpin di atas fondasi yang penuh dengan persoalan warisan masa lalu—mulai dari utang negara yang menumpuk hingga polarisasi masyarakat yang tajam.
“Presiden sedang mencoba membangun Big Tent (tenda besar). Ia ingin memastikan stabilitas terjaga agar program-programnya tidak terhambat oleh ‘noise’ politik yang tidak perlu,” ujarnya.
Memutus “Takdir” Kebijakan yang Salah
Menanggapi pandangan bahwa pemerintah saat ini seolah terkunci oleh kebijakan masa lalu yang dianggap “takdir” (tidak bisa didiskusikan), Siregar memberikan catatan kritis. Ia melihat bahwa diskusi dengan para tokoh adalah cara Prabowo untuk mencari legitimasi baru dalam membedah masalah-masalah tabu tersebut.
“Banyak masalah warisan itu ibarat ‘takdir’ karena sudah mengakar secara sistemik. Dengan mengajak tokoh-tokoh berdiskusi, Prabowo sebenarnya sedang menguji ombak (test the water). Beliau butuh dukungan kolektif untuk melakukan perubahan radikal jika memang ingin memutus mata rantai masalah lama yang selama ini tak berani disentuh,” jelas dosen FISIP UMSU tersebut.
Risiko “Tumpulnya” Sikap Kritis
Namun, Siregar juga mengingatkan adanya risiko besar di balik gaya kepemimpinan yang terlalu merangkul. Jika semua tokoh sudah “dikenyangkan” dengan diskusi dan posisi, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan akan melemah.
“Bahayanya adalah jika semua orang merasa sudah ‘dirangkul’, maka tidak ada lagi suara kritis yang objektif. Padahal, demokrasi yang sehat butuh oposisi yang kuat, bukan sekadar basa-basi di meja makan,” tambahnya.
Diplomasi vs Eksekusi
Bagi Siregar, manfaat dari pertemuan-pertemuan tersebut baru akan terasa jika diikuti dengan tindakan nyata.
“Manfaat utamanya adalah pendinginan suhu politik. Tapi rakyat menunggu, apakah setelah diskusi ini masalah seperti korupsi atau ketimpangan ekonomi benar-benar akan dibedah, atau justru tetap menjadi ‘takdir’ yang dibiarkan karena alasan stabilitas?” pungkasnya.(id96)
