MEDAN (Waspada.id): Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (AMPK TPPO) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, Rabu (21/1/2026).
Aksi itu dilakukan untuk menuntut pengusutan tuntas kasus TPPO yang menimpa NA, 17, warga Kota Medan.
Dalam rilis yang dikirim Saharuddin Ketua Gerbrak dan Ketua KSJ Kamis (22/1/26) disebutkan, Koordinator aksi, Rahmad, menilai kasus tersebut terjadi akibat minimnya lapangan pekerjaan di Kota Medan. Ia menjelaskan, korban berangkat ke Riau dengan harapan bekerja sebagai pelayan kafe.
Namun setibanya di sana, korban justru tidak dipekerjakan dan diduga hendak diperjualbelikan kepada pria hidung belang. Menurut Rahmad, kondisi ini mencerminkan lemahnya peran Pemko Medan dalam menyediakan peluang kerja yang layak bagi warganya.
Rahmad juga menyebut pihaknya telah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, namun tidak mendapat tanggapan. Padahal, korban merupakan anak di bawah umur.
Dalam aksinya, AMPK TPPO menyampaikan lima tuntutan, mulai dari pembentukan tim khusus DPRD Medan untuk pendampingan hukum dan konseling korban, pembongkaran sindikat TPPO oleh kepolisian, evaluasi kinerja Kepala Dinas P3APMP2KB, pelaksanaan RDP serta pembukaan posko pengaduan, hingga pengiriman tim ke Riau bersama aparat penegak hukum dan korban.
Sejumlah aktifis yang hadir dalam aksi tersebut antara lain Serikat Buruh Karisma sumatra Utara Awaluddin Pane, Syahruddin dari KSJ Johan Merdeka dari DPP Satu Betor.
Setelah para peserta melakukan orasi tak berapa lama hadir menemui massa antara lain: Muhammad Sofyan adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) pada Sekretariat Daerah Kota Medan, Dra Edliaty M.AP, jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dan Marisi Sinaga/Kabid PSP Disnaker Kota Medan.
Anaa Ansori Siregar Kepala UPT Perlindungan perempuan anak DP3APMP2KB Kota Medan mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
“Kita ikuti prosesnya bang, saat ini kita sudah menyurati Dinas Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara ,” ungkapnya, Rabu (21/1/2026).
UPT Perlindungan perempuan anak DP3APMP2KB Kota Medan juga telah menyurati Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.
Setelah mendengarkan pernyataan dari Pihak Pemko Medan AMPK – TPPO melanjutkan Aksi di depan DPRD Kota Medan, namun berdasarkan keterangan Ika dari Sekretariat DPRD Kota Medan bahwa seluruh anggota DPRD Kota Medan sedang melakukan perjalanan dinas.
Saharuddin dari AMPK TPPO yang juga Ketua Gerbrak dan Ketua KSJ mengatakan kecewa dengan tidak adanya satupun anggota DPRD Kota Medan yang menerima aspirasi mereka
“Kita berharap ada sistem piket yang dibuat Sekretariat DPRD Kota Medan, jadi setiap warga yang mau menyampaikan aspirasi ada anggota dprd medan yang menerima jadi tidak kecewa seperti ini,” katanya.
Nezza orang tua korban TPPO kecewa lihat pejabat Pemko Medan yang terkesan cuek atas kasus TPPO.
Nezza juga mengatakan bahwa dirinya juga sudah tidak mendapat PKH lagi dari pemerintah.(rel)
