MEDAN (Waspada.id): Besarnya realisasi belanja tidak terduga (BTT) Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp174,5 miliar menuai sorotan tajam. Kalangan aktivis membongkar data ini pasca banjir bandang menerjang 19 kecamatan di Kota Medan pada 27 November 2025.
Pegiat antikorupsi Andi Nasution mempertanyakan transparansi dan urgensi penggunaan anggaran BTT tersebut, mengingat penanganan banjir dinilai minim dan jauh dari harapan masyarakat terdampak.
“Sejak Januari hingga Desember 2025, Pemko Medan telah membelanjakan BTT sebesar Rp174,5 miliar. Pertanyaannya sederhana, untuk apa saja anggaran sebesar itu digunakan?” ujar Andi kepada wartawan, Minggu (14/12).
Menurut Andi, secara regulasi BTT diperuntukkan bagi kondisi darurat seperti penanggulangan bencana alam maupun non-alam, keadaan luar biasa, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun, ia menilai publik tidak mendapatkan penjelasan memadai terkait peristiwa apa saja yang memenuhi kriteria tersebut sepanjang 2025.
“Kalau dikaitkan dengan penanganan banjir bandang kemarin, publik tahu betul bahwa respons Pemko Medan sangat terbatas. Bantuan justru lebih banyak datang dari organisasi masyarakat dan komunitas relawan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sepanjang 2025 tidak terdapat bencana lain yang skalanya melebihi banjir bandang di penghujung November. Kondisi ini, menurutnya, memperkuat alasan perlunya keterbukaan kepala daerah dalam menjelaskan penggunaan anggaran darurat.
“Di sinilah kejujuran dan transparansi Wali Kota Medan Rico Waas diuji. Jangan sampai anggaran bencana justru menjadi bancakan pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata dia.
Andi Nasution menegaskan, BTT merupakan bagian dari APBD yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak dan retribusi, sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Atas dasar itu, ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap realisasi BTT Pemko Medan TA. 2025.
“Kami mendesak audit investigatif. Namun yang paling utama adalah keterbukaan wali kota kepada publik. Jangan sampai persoalan ini berujung pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Rico Waas,” pungkasnya. (id18)
