MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H Hendra Cipta SE, mengingatkan Dinas Pendidikan Sumut untuk tidak main-main dengan nasib para guru yang berjumlah sekitar 8.700 guru honor yang bertugas di kabupaten/kota itu.
Hal itu dikatakan anggota Komisi E DPRD Sumut kepada Waspada di Medan, Sabtu (22/7) merespon alokasi anggaran di P-APBD 2023 untuk GTT yang terkesan belum memadai.
Ini diketahui dari alokasi anggaran untuk GTT di APBD 2023 yang dibutuhkan Rp 198 miliar, dan pagu anggaran yang tersedia Rp 137 miliar, sehingga terjadi kekurangan pagu anggaran sebesar Rp 61 miliar yang seharusnya ditampung di P APBD 2023, Kekurangan pagu anggaran sedianya akan dibayarkan untuk honor GTT bulan September s/d Desember 2023 selama 4 bulan.
Namun, lanjut Hendra, dari kekurangan di P-APBD 2023 sebesar Rp 61 miliar tersebut, yang disediakan hanya Rp 11 miliar untuk membayarkan honor selama 4 bulan.
“Jumlah anggaran Rp 11 miliar itu jelas tidak memadai dibanding honor para guru yang nilainya sebesar Rp 16 miliar setiap bulannya, dengan jumlah jam mengajar sekitar 188.800-an jam,” kata Hendra.
Anggota Komisi E, yang tupoksinya membidangi masalah kesejahteraan ini, merespon postur anggaran untuk GTT di P-APBD 2023 dan menjadi sorotan fraksi PAN DPRD Sumut dalam pandangan umum fraksinya di rapat paripurna dewan.
“Jelas anggaran yang minim itu tidak cukup, yang membuat nasib GTT seakan berada di ujung tanduk dan tidak jelas setelah melihat rencana anggaran tersebut,” sebutnya.
Karenanya, Hendra meminta Disdik dan jajarannya untuk mencari solusi guna mengatasi kekurangan sebesar Rp 50 miliar lagi, untuk mencukupi seluruh kebutuhan honor tenaga pengajar itu.
“Kita minta jangan sampai ini membuat para guru resah, sehingga membuat suasana pendidikan di Sumut tidak kondusif, akibat kelalaian Disdik untuk mengalokasikan anggaran,” ujarnya.
Hendra meminta hal ini menjadi perhatian serius dan Fraksi PAN memberi peringatan sejak dini kepada Disdik Sumut agar jangan main-main dengan hak guru GTT, sehingga harus dijamin ketersediaan anggaran agar suasana kondusif di dunia pendidikan tetap terjaga.
“Kemudian, harus bisa dipastikan tidak ada pengurangan jam mengajar dan honornya dibayar dengan tepat waktu,” katanya.
Pihaknya juga mengherankan dengan kekurangan anggaran honor guru GTT ini karena menurutnya dalam pembahasan APBD 2023 sudah dianggarkan untuk satu tahun, jadi tidak masuk akal jika hari ini ada kekurangan anggaran selama 4 bulan untuk honor tersebut,
“Nanti Komisi E akan mendalaminya dan melakukan evaluasi terkait hal tersebut, yang utama adalah ketersedian honor GTT ini harus jadi prioritas atensi Disdik,” pungkasnya. (cpb)
