Ahmad Darwis. Waspada/ist
MEDAN (Waspada) Anggota DPRD Sumut Ahmad Darwis mengatakan, pihaknya khawatir program sekolah rancangan Gubsu Bobby Nasution akan membuat gaduh sekolah swasta. Alasannya, jika Dana Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ke sekolah negeri, sekolah swasta jelas akan protes.
“Kalau itu terjadi, maka bukan hanya protes, tetapi sekolah swasta dan yayasan marah besar lantaran tak akan ada bantuan untuk lagi menanggulangi operasional sekolah,” kata Ahmad Darwis kepada Waspada di Medan, Selasa (25/6).
Anggota Komisi E dari Fraksi PKS ini merespon riuhnya narasi di ruang publik soal program PUBG ini yang dimulai di tahun ajaran 2025-2026 dan hingga kini Dinas Pendidikan Sumut masih terus melakukan kajian teknis pelaksanaan program ini untuk SMA/SMK di kabupaten/kota di provinsi ini.
Menyikapi hal itu, Ahmad Darwis mengatakan, dari hasil diskusi terbatas Ketua Komisi E Subandi, mereka menyebutkan, program PUBG bukan program Pemprovsu, melainkan pemerintahan pusat melalui kementrian tertentu, dengan kepala daerah sebagai leading sector-nya.
“Salah satu program yang dikenal dengan Sekolah Rakyat (SR) itu meminta kepala daerah untuk mencari lahan untuk membangun sekolah di provinsi/kabupaten/kota, untuk melaksanakan program tersebut,” katanya.
Nantinya lanjut Darwis, jika lahan sudah diperoleh, maka pemerintah akan menggelontorkan dana sesuai permintaan daerah. “Itu yang kami tahu, yang berarti program sekolah gratis berasal dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Adapun dana untuk sekolah gratis tersebut nantinya disebutkan dari dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat, akan digeser untuk menutupi SPP.
“Kita khawatir sekolah swasta dan yayasan yang mengelola sekolah dengan biaya swadaya akan protes dan terjadi kegaduhan, sehingga mengganggu program belajar mengajar,” kata anggota dewan Dapil Sumut 2 yang meliputi 11 Kecamatan ini.
Alasannya, selama ini belum ada Gubernur yang mencanangkan sekolah gratis, karena dana untuk menggratiskan SMA/SMK termasuk di Sumut, niscaya tak mampu ditanggulangi APBD, apalagi pemerintah sudah mencanangkan program efisiensi.
Informasi Resmi
Untuk memastikan hal itu, Komisi E akan mengundang Dinas Pendidikan dan jajarannya, guna memperoleh informasi resmi langsung dari kepala dinasnya, agar diketahui masyarakat seperti apa.
“Ini kan masih belum begitu jelas, dan harus dijelaskan ke legislatif selaku mitra Pemprovsu,” ujarnya.
Ahmad Dawris mengaku dalam kegiatan resesnya di Medan Polonia dan Medan Selayang, yang masuk dalam konstituennya, yakni Dapil Sumut 2, dirinya menerima laporan masyarakat terkait sekolah gratis. “Namun kita belum dapat informasi resminya, seperti apa, jadi belum begitu gamblang dijelaskan.
Karenanya, dalam waktu dekat Komisi E akan menyusun jadwal rapat dengan pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan setelah reses yang berakhir 26 Juni 2026.
“Dan… jika kemudian tidak hadir lagi, saya sudah ngomong sama Ketua Komisi E Subandi agar bukan hanya dilaporkan ke Gubernur, tapi ke Kementrian bahkan Presiden,” pungkas Ahmad Darwis, menanggapi tiga kali undangan namun tak dihadiri Kadisdik Alexander Sinulingga terkait Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), bulan lalu. (cpb)
