Anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang Minta Pemprovsu Bangun Gedung SMA Tampung Siswa Tak Lulus PPDB Zonasi

  • Bagikan
Anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang Minta Pemprovsu Bangun Gedung SMA Tampung Siswa Tak Lulus PPDB Zonasi

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang (foto) meminta Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan Sumut (Disdik) untuk membangun sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) di sejumlah titik Kisaran, Kabupaten Asahan, guna menampung para siswa yang tidak lulus seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Hal itu dikatakan anggota dewan Fraksi Demokrat Dapil V Batubara-Asahan dan Tanjungbalai itu kepada Waspada, di Medan, Selasa (18/7), merespon keluhan siswa yang mengaku kesulitan dana setelah tak lulus PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 1 Kisaran, tahun 2023.

Hal itu diketahui berdasarkan laporan Bangun Hasibuan, Kepala Desa Sungai Lama, Kecamatan Simpang Empat, Asahan, saat Armyn menggelar reses dewan, belum lama ini.

Kepada Armyn, Bangun Hasibuan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, termasuk para orangtua yang mengaku tidak sanggup menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta di Kisaran, Kabupaten Asahan, setelah tak lulus sistem zonasi.


Menurut Bangun, selain biaya sekolah di swasta relatif tinggi, lokasi sekolah tersebut cukup jauh dari kediaman mereka, sehingga membebani biaya operasional mereka sehari-hari.

Adapun sekolah SMA negeri di Kisaran terbilang hanya satu di daerah siswa berdomisili di Kecamatan Simpang Empat, sehingga orangtua yang penghasilannya rendah tidak sanggup menyekolahkan anak mereka.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa jarak zonasi dan kuota untuk PPDB 2023, yakni jenjang SD maksimal 3 km (70 persen dari daya tampung); SMP  sekitar 7 km (50 persen dari daya tampung sekolah); dan SMA jaraknya 9-10 km. (50% dari daya tampung sekolah).

Kendati demikian, beberapa siswa dan orangtua, lanjut Bangun, masih kecewa karena tidak lulus di sekolah yang dianggap dekat dengan rumahnya. Padahal menurut sistem zonasi, jarak rumah calon siswa dan sekolah sangat dekat, sehingga seharusnya calon siswa tersebut bisa lulus ke SMA tujuannya.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang berharap Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan Sumut, dapat merespon berbagai keluhan yang terjadi terkait penerimaan PPBD sistem zonasi, dan mencari solusi agar anak-anak mereka dapat menimba ilmu di jenjang yang lebih tinggi. Saat ini, pembangunan gedung sekolah dan fasilitasnya, termasuk di Kisaran, Kabupaten Aashan, terkesan belum merata. 

Dijelaskan, saat ini di beberapa kecamatan, jarak ke SMA 1 Kisaran relatif jauh, sehingga hal ini menimbulkan rasa kecewa jika kemudian tidak lulus sistem zonasi. “Saya kira perlu dibangun gedung sekolah yang lokasinya tidak jauh dari masing-masing kecamatan, agar anak didik dapat merasakan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *