MEDAN (Waspada) Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir (foto) menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota yang digelar serentak 27 Nopember 2024 mendatang harus bebas dari intimidasi, dan ancaman, karena berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Hindari intimidasi, ancaman dan bentuk gangguan lainnya, karena selain dapat mengganggu integritas pesta demokrasi, juga berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dhody kepada Waspada, di Medan, akhir pekan lalu.
Anggota dewan dari Fraksi Golkar itu, merespon pelaksanaan Pilkada di provinsi, kabupaten/kota di Sumut yang akan digelar serentak pada 27 Nopember 2024 mendatang.
Menyikapi hal itu, Dhody yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 Dapil Sumut 5 Asahan-Batubara-Tanbjungbalai, ini menyebutkan, jelang beberapa bulan Pilkada, kondisi aman dan kondusif harus terus dipertahankan hingga berlangsungnya pencoblosan.
“Ya harus dipertahankan itu, ini pesta demokrasi untuk kebaikan demokrasi kita, dan tugas kita pula menjaga agar berjalan dengan damai, aman, lancar dan kondusif,” katanya.
Dhody juga mengingatkan bahwa proses tersebut harus dijaga dengan baik. Jika ada tim kampanye atau pihak-pihak lain yang mencoba mengganggu kontestasi dengan intimidasi, maka harus ada sanksi tegas.
Selain tanpa intimidasi, Dhody mereka meminta hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa ketakutan, sehingga Pilkada bisa berlangsung secara jujur dan adil.
Menurut Dhody, Pilkada juga harus dibiarkan berjalan dengan alamiah, agar terjadi kontestasi yang sehat di antara kandidat. “Biarkan rakyat memilih sesuai kehendak mereka,” imbuhnya.
Menurutnya, Pilkada adalah mekanisme seleksi para calon pemimpin daerah yang kelak akan bertugas memajukan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, jangan sampai rakyat memilih sosok yang tidak tepat dan bermasalah.
“Misalnya ada tokoh yang bagus, namun mereka halangi dengan berbagai cara agar tidak jadi. Biarkan demokrasi itu tumbuh dan berkembang secara sehat,” ujarnya.
Pilkada merupakan saringan politik yang seharusnya terbebas dari intimidasi. Dengan demikian akan lahir para pemimpin yang peduli pada rakyatnya.
Dirinya menyebut pemimpin yang baik akan melindungi dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama seluruh rakyat.
“KPU sebagai badan penyelenggara pemilihan kepala daerah harus didorong agar tetap bersikap profesional dan independen. Hal ini penting dalam menjaga keutuhan demokrasi,” pungkasnya.(cpb)
