MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Hendro Susanto (foto) merespon pengukuhan pejabat 991 pejebat Eselon III dan IV yang diketahui terdapat sejumlah nama orang yang sudah pensiun dan wafat. Dewan menyayangkan dan menilai kejadian tersebut merupakan kealpaan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) karena diduga tidak adanya check and recheck.
“Kita minta Kepala BKD untuk mengklarifikasi dan meminta maaf akan kealpaan tersebut dan tidak mengulanginya. Harusnya ada quality control, cek and ricek, sebelum dikukuhkan kembali, agar lebih mantap,” ujar Hendro Susanto kepada wartawan, Jumat (24/2/2023) di Medan, terkait adanya pejabat eselon III dan IV yang sudah wafat dan pensiun dikukuhkan Gubsu Edy Rahmayadi pekan lalu.
Bendahara FPKS DPRD Sumut ini berharap merespon pengukuhan dan pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprovsu, pekan lalu, yang diketahui terdapat sejumlah nama yang sudah pensiun bahkan ada yang meninggal dunia.
Berita sebelumnya terdapat tiga nama yang diketahui sudah pensiun, namun diikutsertakan dilantik bersama 991 eselon yang dilantik.
Kemudian terdapat nama Edison Hutasoit ST sebagai Kepala Sumber Daya Air dan Cipta Karya UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provsu. Edison meninggal dunia tiga tahun lalu saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya Gunung Sitoli.
Menyikapi hal ini, Hendro minta Kepala BKD Setdaprovsu Safruddin segera mengumpulkan para kabidnya untuk dievaluasi, karena berdasarkan info yang diperoleh, akan dilakukan rapat evaluasi oleh Kepala BKD terhadap para kabidnya. “Artinya Kepala BKD sangat menerima masukan demi perbaikan,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menyatakan, pihaknya bersyukur atas hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (JPTP) Eselon II selesai dan sudah dilantik, karena waktu Kadis baru tidak banyak untuk membantu Gubsu dan Wagubsu hingga September 2023, dalam menuntaskan visi misi dan 8 rencana strategis (Renstra).
“Para Kadis harus kerja keras, kerja cepat dan kerja cerdas. Kami yakin akan kualitas para Eselon 2 tersebut, karena yang dilantik rangking 1 semuanya,” ungkapnya.
Jangan Kaitkan Isu SARA
Terkait isu Suku Ras dan Agama (SARA) dan lain-lain yang diembuskan oknum di luar, anggota dewan Dapil Sumut XII (Binjai Langkat) ini melihat, kritikan merupakan suatu yang sah dalam berdemokrasi, tapi jangan mengaitkan dengan isu SARA.
“Di Pemprovsu, eranya saya sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumut, sudah menghadirkan sistem merit pada Nopember 2021 dan Gubsu sudah mendapat pengahargaan dari KASN pusat, karena meritokrasi bagian dari reformasi birokrasi di ASN.
“Semua punya kesempatan yang sama dan berkeadilan dengan menjalankan meritokrasi,” katanya.
Karena itu, tambah anggota Komisi E DPRD Sumut ini, pihaknya mendorong agar Gubsu dan Wagubsu, fokus menuntaskan yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) sebelum September 2023. Insya allah kami FPKS di Parlemen DPRD Sumut akan senantiasa membantu dalam menghadirkan Sumut yang bermartabat. (cpb)
