MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, HM Yusuf, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah pusat yang berupaya menanggulangi tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini merasa khawatir untuk berobat karena terbentur tunggakan iuran.
HM Yusuf menjelaskan, persoalan tunggakan BPJS Kesehatan selama ini menjadi salah satu kendala utama masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Banyak warga yang memilih menunda atau bahkan tidak berobat ke rumah sakit karena takut menghadapi tagihan iuran yang menumpuk.
“Selama ini banyak masyarakat yang takut berobat karena punya tunggakan BPJS Mandiri. Ada yang menunggak sampai tiga juta bahkan empat juta rupiah. Mungkin karena faktor ekonomi atau kondisi lain yang membuat mereka tidak sanggup membayar. Karena itu, kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang berupaya mencari solusi, termasuk rencana penghapusan tunggakan,” ujar HM Yusuf di Medan di gedung DPRD Sumut, Senin (27/10/2025).
Ia menilai, langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat kecil. Dengan adanya program penanggulangan tunggakan, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa terbebani ketika membutuhkan pelayanan medis di fasilitas kesehatan.
Lebih jauh, HM Yusuf mendorong rumah sakit-rumah sakit di Sumatera Utara, terutama yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui detail kebijakan baru ini, sehingga perlu upaya komunikasi yang lebih masif agar masyarakat tidak ragu datang ke rumah sakit.
“Rumah sakit harus ikut membantu menyebarkan informasi bahwa masyarakat tidak perlu takut berobat. Pemerintah sudah berupaya melindungi mereka melalui kebijakan ini. Jangan sampai ada warga yang sakit tapi enggan ke rumah sakit hanya karena khawatir ada tunggakan,” tegasnya.
Jadi Jembatan
HM Yusuf juga menambahkan, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD agar kebijakan ini benar-benar direalisasikan dan dirasakan manfaatnya di lapangan.
Ia menegaskan, DPRD siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan program tersebut berjalan efektif.
Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait rencana program berobat gratis di Sumatera Utara yang tengah digagas oleh Gubernur. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pemerataan layanan kesehatan.
“Program berobat gratis yang direncanakan pemerintah provinsi harus benar-benar diterapkan secara merata di seluruh daerah. Rumah sakit mitra BPJS dan fasilitas kesehatan lainnya harus siap mendukung. Ini demi memastikan masyarakat Sumatera Utara mendapatkan haknya untuk berobat tanpa beban biaya,” tutur Yusuf.
Ia menutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelayanan kesehatan dapat berjalan baik. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara.
“Kesehatan adalah kebutuhan utama. Kalau rakyat sehat, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan akan mengikuti. Karena itu, kita semua harus mendukung penuh program-program yang memudahkan masyarakat untuk berobat,” pungkasnya. (id06)
