MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) M Faisal (foto) tidak sendapat usulan agar program makanan bergizi gratis dihentikan, karena dugaan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah di Indonesia.
Sebaliknya, Faisal mendorong pengusutan secara tuntas dan tegas sumber penyebab keracunan yang dialami para siswa itu.
“Saya tidak sependapat program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini dihentikan karena dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah, sedangkan di daerah lain program tersebut berjalan dengan baik dan lancar,” kata M Faisal kepada Waspada.id, di Medan, Jumat (26/9).
Anggota dewan Dapil Sumut 1 itu merespon usulan-usulan yang muncul agar program MBG yang digulirkan pemerintah sejak awal 2025 hingga September ini sudah 38 provinsi dievaluasi bahkan dihentikan.
Hal itu terjadi karena dalam pelaksanaannya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total korban keracunan mencapai 5.360 anak.
Seiring berjalannya waktu, per 21 September 2025, jumlah tersebut bertambah menjadi 6.452 anak, termasuk yang terakhir terjadi di sejumlah sekolah di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut M Faisal mengatakan, pihaknya menegaskan, keracunan yang dialami para siswa tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain yang tidak mengalami hal serupa.
“Seharusnya kasus keracunan di sejumlah daerah di Indonesia tidak boleh dipukul-rata atau disamaratakan dengan daerah lain yang Alhamdulillah selama ini aman-aman saja,” ujar Faisal.
Faisal menambahkan, jika kasus keracunan terjadi di suatu daerah harusnya Badan Gizi Nasional yang ditugasi untuk mengurus masalah MBG ini melakukan pengusutan secara tuntas dan mencari penyebab utama keracunan yang dialami oleh para siswa.
Berkordinasi
BGN juga harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencari penyebab utama, misalnya bahan makanan yang sudah tidak fresh lagi, lauk pauk yang disajikan apakah telah memenuhi unsur higenitasnya dan apakah layak dikonsumsi.
“Kalau berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang saya baca, sayur atau lauk-pauk yang dibeli itu harus dimakan pada hari yang sama, sehingga tidak boleh digunakan untuk esok harinya! karena kita khawatir sudah tidak layak lagi dikonsumsi,” ujarnya.
Selain itu, tambah Faisial, masalah kebersihan di ruangan yang dikelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menyediakan MBG juga harus steril.
Hal-hal tersebut yang harus diperiksa, agar diketahui apakah ada kesalahan SOP, atau ada unsur kelalaian petugas di SPPG. “BGN harus memberi tindakan tegas jika dapur MBG dan petugasnya lalai, terlebih ada unsur lain seperti mengurangi jumlah lauk untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.
Menyinggung dampak MBG bagi masyarakat dan siswa, Faisal mengatakan, program yang digagas pemerintah ini harus didukung, karena selain mencerdaskan siswa, sektor pembukaan lapangan pekerjaan ikut terbantu.
“Ketahanan pangannya dapat, sehatnya dapat, dan jumlah lapangan kerja bagi masyarakat pun meningkat,” ujarnya.
Hal itu dia dengar sendiri saat menggelar pertemuan dengan masyarakat di Medan Labuhan belum lama ini. “Ibu-ibu di sana gembira karena anak- anak mereka dapat makan bergizi gratis, dan banyak warga terbantu karena mereka ikut terlibat membantu di program MBG ini,” pungkasnya. (id06)
