MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Drs Parsaulian Tambunan M.Pd dari Fraksi NasDem berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara jadi garda terdepan untuk menganggulangi darurat bencana di tengah-tengah masyarakat di daerah ini.
Hal itu disampaikan Parsaulian ketika tampil sebagai narasumber (pembicara) dalam acara Forum Kordiinasi Perangkat Daerah Pemprovsu di Wings Hotel, Kualanamu, Deli Serdang, Senin (20/3).
Anggota dewan mewakili Komisi E DPRD Sumut itu, menyampaikan tujuh langkah konkrit yang harus ditempuh untuk menanggulangi darurat bencana di Sumatera Utara.
Adapun tujuh arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana antara lain, kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat harus diprioritaskan.
“Kemudian, pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan harus berbasis mitigasi bencana,” ujar Parsaulian Tambunan.
Selanjutnya identifikasi risiko bencana di daerah masing-masing penyediaan anggaran daerah untuk penanggulangan bencana, penggunaan dana bersama untuk masyarakat, penyederhanaan aturan dalam penyelamatan masyarakat dan kontrol ketat penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selain itu, Parsaulian menyampaikan 5 isu strategis tanggap darurat di Sumut, di mana Gubsu Edy Rahmayadi tinggal 6 bulan September 2023 masa baktinya berakhir yang harus disesuaikan dengan visi missinya untuk mewujudkan Sumut Bermartabat.
Adapun lima isu strategis itu, yakni peningkatan Manajemen dan Akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, masyarakat, stakeholder (pemangku kebijakan), sarana dan prasarana.
Kedua, peningkatan Mitigasi bencana secara berkesinambungan dan simultan dalam mengurangi resiko bencana. Ketiga, peningkatan kualitas penanggulangan berbasis informasi teknologi yang strategis sehingga menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkualitas.
Keempat, peningkatan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tanggap darurat bencana. Dan kelima peningkatan pemulihan bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, akurat dan akuntabel.
Sedangkan program dan anggaran 2024, sebut Parsaulian, Komisi E DPRD Sumut siap mengawal dan mendukung apa yang direncanakan Dinas BPBD Sumut sesuai porsinya. “Anggaran tahun 2023 ada peningkatan yang sangat signifikan,” pungkasnya. (cpb)
