MEDAN (Waspada) Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti (foto) meminta aparat penegak hukum (APH), termasuk TNI/Polri dan seluruh jajarannya untuk netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Nopember 2024 mendatang.
“Kita meminta seluruh APH bersama seluruh jajarannya untuk ikut menciptakan Pilkada yang aman, damai dan kondusif,” kata Rudi kepada Waspada di Medan, Minggu (11/8).
Anggota dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sumut 12 Binjai Langkat itu, merespon penegasan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait Operasi Mantap Praja Toba 2024 di Aula Tribrata Polda Sumut, pekan lalu.
Dalam pertemuan, yang dihadiri unsur Forkompimda, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu itu, Kapoldasu mengatakan, rapat itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2024.
Kemudian, Kapoldasu juga menekankan pentingnya keterpaduan antara Polri, TNI, penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti menekankan penting netralitas APH untuk tidak bergeser dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), yakni menjaga Pilkada berjalan aman, lancar dan kondusif.
“Yang penting intinya netral, tidak boleh mengintervensi untuk memenangkan atau mengarahkan pilihan ke pasangan calon peserta Pilkada,” ujar Rudi, yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 Dapil Sumut 12 Binjai Langkat dari Partai Amanat Nasional (PAN), ini.
Menurut Rudi, penegakan hukum yang profesional, serta menjaga netralitas TNI dan Polri harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. “Jangan lips service saja,” tukas Rudi.
Propaganda Politik
Menjawab pertanyaan terkait munculnya potensi gangguan yang dapat mengusik jalannya Pilkada, Rudi menegaskan lagi, APH perlu mencermati munculnya sebaran berita miring (hoaks), propaganda politik, dengan tujuan mendiskreditkan lawan, apalagi membawa masalah agama.
“Ini penting, kalau ada persoalan hukum yang sedang menerpa seorang calon, itu urusan hukum, bukan jadi konsumsi publik sebagai dasar
untuk menyerang, mendiskreditkan bahkan menjatuhkan lawan,” tegasnya.
Dalam kaitan ini, Rudi meminta semua pihak, termasuk TNI/Polri mengantisipasi munculnya dampak ikutan yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada.
“Juga untuk masyarakat agar tidak terhasut, terpolarisasi dan terprovokasi, gunakanlah hak pilih siapa yang terbaik. Jangan pula tak memilih alias Golongan Putih (Golput),” imbau Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, ini.
Pilkada 2024 ini, lanjut Rudi, akan menjadi penentu terciptanya iklim demokrasi, saat Indonesia menghadapi masa peralihan pimpinan. “Ini momentum penting, karenanya kita harus kawal, jaga dan ikut bersama menciptakan Pilkada damai,“ pungkasnya. (cpb)
