Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti. Waspada/ist
MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti mendukung wacana Gubsu Bobby Nasution yang akan menggratiskan biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Sumatera Uara. Namun dewan mempertanyakan sumber anggarannya, dan kenapa tidak diberlakukan untuk sekolah swasta.
“Untuk yang baik itu kita dukung, tapi ini gimana alokasi anggarannya, dari APBD, APBN atau entah dari mana, harus jelas,” kata Rudi kepada Waspada melalui sambungan telepon dari Medan, Senin (24/6).
Anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu merespon pasca bergulirnya wacana program Gubsu Bobby Nasution yang menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA dan SMK Negeri mulai tahun ajaran 2025–2026,
Program yang disebut-sebut unggulan, yakni Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) dimaksudkan untuk meniadakan berbagai biaya seperti uang SPP, seragam dan lain-lain.
Menyikapi hal itu, Rudi Alfahri mengatakan, jika melihat tahun ajaran yang akan segera berlaku, harusnya Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota gerak cepat melakukan sosialisasi pemaparan, dan kebijakan fiskal terkait program tersebut.
“Sampai sekarang kita ini gak tahu programnya seperti apa, program siapa, anggarannya itu dari mana, apa APBD atau dari langit sana, kan harus jelas. Kalau memang berkaitan dengan kebijakan fiskal, Disdik harus berkordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran DPRD Sumut,” katanya.
Selain itu, Rudi juga mempertanyakan kebijakan terhadap sekolah swasta yang ada di Sumut, kenapa tidak diberlakukan hal yang sama.
“Ini di mana bedanya dengan sekolah negeri, kan sama-sama anak bangsa, kok ada yang gratis, tapi swasta bayar. Kihat lihat banyak siswa sekolah swasta yang kondisi ekonominya belum baik-baik saja, sehingga membutuhkan bantuan,” katanya.
Proram Subsidi
Rudi menambahkan, jika memang terealisir, sepatutnya Pemprovsu juga mendukung penggratisan sekolah swasta, walau tidak gratis tetapi melalui program subsidi.
“Misalkan untuk satu siswa SMA atau SMA uang SPP-nya Rp 10.000, maka berikan subsidi Rp 10.000 itu untuk siswa di sekolah swasta. Ini baru namanya adil,” ujarnya.
Rudi juga mengimbau kepada Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya untuk proaktif menyegerakan program Gubsu Bobby Nasution soal pendidikan gratis SMA/SMK ke legislatif, untuk ditindaklanjuti dan dialokasikan anggarannya.
“Proaktiflah, kemarin kemarin itu sudah diundang dua atau tiga kali, Kadisnya Alexander Sinulingga gak hadir, yang hadir justru kepala bidang. Padahal yang dibahas soal perubahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), ini kan penting, kok gak datang,”pungkasnya. (cpb)
