MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) menyesalkan lambannya Pemprovsu dan jajarannya mengantisipasi kenaikan harga beras di daerah ini. Karenanya, dewan mendesak perlu bergerak cepat melakukan operasi pasar (OP) dan mengawasi ketat distribusi beras ke kabupaten/kota.
“Harus cepat action, karena kenaikan harga beras belum terlihat turun bahkan diperkirakan akan melambung tinggi tak terkendali,” kata Zeira kepada Waspada di Medan, Jumat (13/10).
Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merespon langkah Pemprovsu yang terkesan lamban, yakni hanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang beras di Serdang Bedagai (Sergai) dan Deli Serdang, pasca harga beras kualitas premium merangkak naik beberapa bulan lalu.
Harga beras jenis ini dikabarkan tetap bertahan di harga Rp13.500- Rp14.500/Kg, yang sebelumnya berada di angka Rp11.500-Rp12.000/Kg, atau mengalami kenaikan dari harga acuan penjualan (HAP), yakni Rp11.500/Kg.
Menyikapi hal itu, Zeira menegaskan, langkah antisipasi dengan cara sidak belum sepenuhnya menuntaskan kenaikan harga beras, mengingat sejauh ini belum terlihat penurunan bahan pokok utama masyarakat itu.
“Karenanya, kita desak pemerintah pusat dan daerah harus bergerak, cepat jangan sampai harga beras seperti tidak terkendali,” jelasnya.
Hal itu harus dilakukan karena kenaikan harga beras ini sudah diprediksi pemerintah beberapa bulan kemarin, dengan dibuka impor beras dari Cina. Namun hal tersebut tak kunjung mengatasi kenaikan harga.
“Upaya yang harus dilakukan adalah pemerintah pusat harus mempercepat melakukan stabilisasi harga beras, dengan melakukan operasi pasar (OP) dan mengguyur stok beras Bulog di pasar,” katanya.
OP diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat, mengingat masyarakat membutuhkan pangan pada hari besar keagamaan akhir 2023.
“OP perlu dilakukan terutama di pasar-pasar tradisional, karena masyarakat tentu amat membutuhkan sembilan bahan pokok,yang mencakup beras, gula, cabai, bawang merah dan minyak makan,” katanya.
Kolaborasi
Selain itu, Pemprovsu juga harus melakukan langkah kolaborasi dengan pemerintah pusat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras, mulai dari tingkat petani sampai pengecer di pasar.
“Misalnya memastikan distribusi pangan mulai dari petani atau produsen sampai ke konsumen,” katanya menjelaskan.
Selanjutnya, Pemprovsu juga harus melibatkan BUMD Dirga Surya yang mengelola produksi kilang padi di daerah Sergai,” katanya. (cpb)
