Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga: Tindak Tegas Oknum Pejabat Arahkan ASN Pilih Paslon Tertentu

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas terhadap oknum pejabat, termasuk kepala daerah yang sengaja mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilu 2024 nanti.

“Kita juga minta hentikan intervensi dan kecurangan dalam bentuk apapun, karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan,” kata Zeira kepada Waspada, di Medan, Kamis (25/1).

Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespon dugaan berbagai kecurangan oleh oknum pejabat di Sumut di Pemilu 2024, dan dampak dari penyampaian Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pejabat yang boleh berkampanye.

Menyikapi hal itu, para oknum pejabat termasuk para kepala daerah dan petinggi ASN terkesan tidak etis dan melanggar konstitusi jika melakukan kampanye pada pesta demokrasi lima tahunan ini.

Dengan kondisi itu, tidak tertutup kemungkinan para kepala daerah diam-diam mengeluarkan instruksi dengan tujuan menekan aparatur di jajarannya, termasuk kepala desa (Kades) untuk memenangkan partai, paslon tertentu hingga calon presiden.

“Ini bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, karena Pemilu itu kan langsung, umum bebas dan rahasia (Luber), jujur dan adil,” kata Zeira, yang juga Bendahara DPW PKB Sumut ini.

Dijelaskan, dalam pemilu itu, rakyat yang menentukan siapa yang akan dipilih sebagai wakil mereka di perlemen dan pimpinannya, sehingga tidak etis jika kemudian ada unsur pemaksaan atau intervensi.

Ditanya lebih jauh, Zeira menyebut, dirinya mendengar ada beberapa Kepala Dinas dan Kades di Labuhanbatu Utara (Labura) yang konon ditekan oleh oknum pejabat tinggi di daerah itu, untuk calon legislatif dan partai politik yang ada hubungannya dengan penguasa.

“Bahkan diduga sampai dikumpulkan di ruang aula kantor Bupati yang pembangunan dari uang rakyat,” kata Zeira, wakil rakyat Dapil VI yang meliputi Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, ini.

Zeira memperoleh informasi bahwa dirinya mendengar ada ada pembicaraan dari oknum dinas pendidikan Labura jika seluruh guru akan didata dan difoto saat memilih sebagai bukti telah memilih sesuai arahan.

Tindak Tegas

Karenanya, Zeira mendesak Bawaslu dan pihak terkait menindak tegas oknum pejabat yang berbuat curang dengan menekan-nekan masyarakat dan ASN untuk memilih paslon sesuai dengan yang diarahkan.

“Kalau dibiarkan, jelas hal ini akan menimbukan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ditegaskannya, praktik intimidasi dan intervensi adalah perbuatan yang harus dilawan pada Pemilu 2024. “Saya minta hentikan intervensi dan tekan-menekan pada masyarakat,” pungkas Zeira. (cpb)

  • Bagikan