MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Frans Dante Ginting (foto) mengapresiasi gerak cepat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumut yang telah menganggarkan perbaikan jalan Medan-Brastagi sepanjang 67 km.
“Tentu kita apresiasi langkah ini yang akan mendukung kelancaran arus lalu lintas, khususnya ke Brastagi, yang menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk mengunjungi obyek wisata di sana,” katanya kepada Waspada di Medan, Kamis (16/2).
Anggota dewan Fraksi Golkar ini merespon wawancara dirinya dengan BBPJN melalui PPK Feisal yang telah menganggarkan Perbaikan Jalan Medan-Berastagi Rp 269 miliar yang dananya diambil dari sumber pembiayaan APBN dan Bank Syariah.
Perbaikan ruas jalan itu akan dibagi dalam dua paket. Paket pertama dimulai dari Medan hingga perbatasan Deliserdang – Karo dengan anggaran sebesar Rp153 miliar.
Sedangkan paket kedua dimulai dari Penatapen (batas Deliserdang-Karo) hingga Tugu Perjuangan Kota Berastagi dengan pagu senilai Rp116 miliar, sehingga para pengguna jalan nantinya tidak lagi resah melintasi jalan nasional tersebut.
“Anggaran yang telah dialokasikan itu juga akan digunakan untuk membuat bahu jalan serta pelebaran. Saat ini sedang dalam proses di Kementerian PUPR dan diperkirakan pada Mei 2023 ini akan dilaksanakan pekerjaan di lapangan. Pihaknya berharap agar setiap proses bisa berjalan lancar,” katanya.
Berdasarkan penjelasan pihak BBPJN Sumut, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin jalan tersebut sebesar Rp10 miliar, sehingga sarana penghubung menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) akan semakin mulus.
“Mendengar penjelasan dari BBPJN Wilayah Sumut tersebut, tentu kita merasa lega dan tidak lagi was-was melintasi Jalan Medan-Berastagi yang sudah lama dikeluhkan masyarakat pengguna jalan, karena selama ini benar-benar hancur-lebur,” kata mantan anggota DPRD Karo ini.
Menurut Frans Dante, ruas Jalan Medan-Berastagi adalah jalur lintas utama antar kabupaten dan Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), sehingga sangat vital sebagai akses ekonomi maupun pengangkutan sayur-mayur hasil pertanian dari Karo, Dairi dan Pakpak Bharat. (cpb)