MEDAN (Waspada): Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Kota Medan menyoroti Perda APBD Pemko Medan TA 2025 sebesar Rp 7,444 triliun atau menurun dibandingkan tahun anggaran 2024 Rp 8,026 triliun.
“Intensifikasi pajak dan retribusi perlu lebih dimaksimalkan lagi. Begitu juga upaya mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), “sebut Ketua Fraksi HPP DPRD Medan, Abdul Rani SH, Rabu (11/9).
Melihat kondisi tersebut, Abdul Rani mendorong Pemko Medan agar lebih serius menggali sumber PAD dari berbagai potensi. Selain itu harus gencar memberikan pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Perlu sosialisasi lebih masif serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selanjutnya, Abdul Rani juga menyoroti pembangunan infrastruktur kota. Dimana beberapa proyek pembangunan seperti Islamic Center, lapangan merdeka, pembinaan kawasan permukiman dan pemukiman kumuh, normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi.
“Untuk hal diatas harus ada ada progres yang lebih terukur dan tepat waktu. Pengawasan dalam pengerjaan proyek harus ditingkatkan. Sehingga masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan,” ucapnya.
Begitu juga dengan tujuh program prioritas belanja daerah yakni, peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan infrastruktur, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mewujudkan kota wisata berbudaya.
“Untuk ke tujuh program diatas, Alokasi belanja daerah harus dipastikan terlaksana secara baik dengan indikator daya serap anggaran belanjaa yang maksimal,” tegas Abdul Rani.
Berikutnya terkait perkembangan perekonomian dalam melaksanakan program pembangunan. Harus diperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM, akses masuknya modal dan investasi, eksport import, peningkatan budaya, pariwisata dan kuliner. Seiring dengan itu, maka sangat prioritas penyediaan lapangan kerja.
Karena menurut Abd Rani, apabila bonus demografi tidak dikelola secara baik akan membawa permasalahan. Karena itu, bonus demografi juga tantangan bagi pemerintah daerah terutama terkait lapangan kerja. “Sebab jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, angka pengangguran meningkat dan jumlah kemiskinan juga meningkat maka itu menjadi indikasi ekonomi tidak berkembang,” paparnya.
Masih dalam sorotan Fraksi HPP, terkait pemberlakuan sistem parkir berlangganan. Fraksi HPP secara tegas tidak menyetujui pemberlakuan sistem parkir berlangganan. Fraksi HPP juga tidak menyetujui alokasi anggaran untuk penggajian juru parkir serta pencetakan barkode parkir berlangganan yang dianggarakan pada R-APBD tahun 2025.
Alasan Fraksi HPP menolak alokasi belanja daerah untuk penggajian juru parkir dan pencetakan barkode parkir berlangganan adalah karena dari laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan pemberlakuan sistem parkir berlangganan maladministrasi.
Diketahui struktur R APBD yang disahkan menjadi APBD TA 2025 yakni Pendapatan Rp 7.444.018.751.179. Belanja Rp 7.414.018.751.179, pembiayaan penerimaan: Rp 70.000.000.000 dan pembiayaan Pengeluaran: Rp 100.000.000.000. (h01)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
