# Keterlambatan Kebijakan Menambah Korban Jiwa”
MEDAN (Waspada.id): Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Hujan ekstrem, banjir bandang, dan longsor yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan kerusakan besar, ribuan warga mengungsi, hingga terputusnya akses penghubung antarwilayah.
Ketua APMPEMUS, Iqbal, menegaskan bahwa skala bencana saat ini sudah melewati batas kemampuan penanganan pemerintah daerah. Ia menilai bahwa pemerintah pusat bergerak terlalu lambat dalam menaikkan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat nasional, padahal indikator lapangan sudah menunjukkan situasi kritis.
“Keterlambatan kebijakan berbanding lurus dengan bertambahnya korban jiwa. Ketika akses jalan terputus, bantuan logistik terhambat, dan ribuan warga terjebak di pengungsian darurat, pemerintah pusat tidak boleh sekadar mengamati. Harus ada tindakan cepat, terkoordinasi, dan masif,” tegas Iqbal.
Menurut APMPEMUS, gelombang bencana saat ini bukan lagi sekadar fenomena alam rutin, melainkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan intervensi negara secara penuh. Curah hujan ekstrem yang berlangsung tanpa jeda, meluapnya sungai-sungai besar di Sumatera Utara, hingga longsor yang menimbun badan jalan di berbagai wilayah telah menandai bahwa situasi tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah semata.
APMPEMUS menilai kondisi di lapangan semakin memburuk. Beberapa wilayah yang sebelumnya dijadikan tempat pengungsian kini ikut terendam. Bahkan, Kota Medan—sebagai ibu kota provinsi—tidak terhindarkan dari banjir besar akibat luapan sungai dan drainase yang tidak mampu menampung debit air.
“Ketika ibu kota provinsi ikut terendam, itu berarti kita sedang menghadapi situasi luar biasa. Ini bukan hanya soal banjir, tetapi kegagalan sistem mitigasi yang sudah lama diabaikan,” tambah Iqbal.
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat harus mengambil keputusan cepat untuk meningkatkan status bencana menjadi darurat bencana nasional, agar koordinasi lintas kementerian, TNI–Polri, BNPB, dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif.
APMPEMUS juga menyoroti bahwa semakin luasnya wilayah terdampak—mulai dari Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat—menggambarkan bahwa krisis ini telah bersifat regional dan membutuhkan pendekatan nasional.
“APMPEMUS tidak ingin melihat korban terus bertambah hanya karena lambatnya keputusan administrasi. Negara ada untuk melindungi rakyat, bukan menunggu situasi memburuk. Saat ini adalah momentum pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada keselamatan warga,” tutup Iqbal.
APMPEMUS akan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan, berkoordinasi dengan jaringan relawan pemuda, dan mendorong percepatan langkah-langkah strategis agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. (id06)
