MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rahim Siregar (ARS), mendorong Pemprovsu untuk membantu transportasi sekolah di daerah-daerah terpencil dan kawasan dengan akses sulit.
Hal itu disampaikan Abdul Rahim usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Senin (27/10/2025).
Menurut Abdul Rahim, salah satu program cepat yang menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah penguatan sektor perhubungan.
Dalam konteks ini, ia menilai masih banyak masyarakat — khususnya pelajar — yang kesulitan mendapatkan akses transportasi yang aman dan layak.
“Di banyak daerah di Sumatera Utara, kita masih melihat para siswa berangkat sekolah menggunakan angkot hingga ke daerah perbukitan. Bahkan ada yang menumpang becak bermotor dengan kapasitas terbatas. Ini tentu berisiko dan kurang aman bagi anak-anak kita,” ujar Abdul Rahim.
Karena itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sumut melalui Dinas Perhubungan dapat mengadakan bantuan bus sekolah untuk wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sarana transportasi umum.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa saat bersekolah.
Tempuh Perjalanan Panjang
Selain masalah transportasi darat, Abdul Rahim juga menyoroti daerah-daerah pesisir dan kepulauan di Sumatera Utara seperti Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, dan Langkat, di mana masyarakat masih harus menempuh perjalanan panjang menggunakan perahu untuk mencapai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
“Ada daerah di pantai barat yang masyarakatnya harus naik perahu hingga lima jam untuk ke pusat kota. Ini sangat berat, apalagi bagi pelajar dan masyarakat dengan ekonomi lemah. Pemerintah harus hadir dengan solusi, misalnya memberikan subsidi transportasi air atau pengadaan boat yang bisa digunakan masyarakat,” tegasnya.
Politisi PKS tersebut menilai bahwa subsidi transportasi bukan berarti semuanya harus gratis, melainkan dapat berupa subsidi tarif ringan agar masyarakat tetap bisa menikmati layanan dengan biaya yang terjangkau. Ia mencontohkan bahwa jika pendidikan dan kesehatan kini telah digratiskan, maka subsidi transportasi bagi daerah terpencil merupakan bentuk keadilan sosial yang sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.
“Kalau pendidikan sudah gratis, kesehatan juga gratis, maka untuk transportasi — terutama bagi masyarakat di daerah terpencil — sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian. Setidaknya ada subsidi ringan agar masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.
Menurut Abdul Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan melakukan kajian komprehensif terhadap kebutuhan transportasi di daerah-daerah yang disebutkan. Program ini juga akan dipertimbangkan sebagai prioritas pada tahun anggaran 2026.
Abdul Rahim menambahkan, subsidi transportasi seperti Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan sudah berjalan cukup baik. Namun, menurutnya, kebijakan subsidi seharusnya lebih difokuskan pada wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
“Tingkat pendapatan per kapita masyarakat Medan sudah cukup tinggi, jadi sebaiknya program subsidi diarahkan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Sumatera Utara ini luas, dan pemerataan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di kota besar,” pungkasnya.
Dengan usulan tersebut, Abdul Rahim berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin fokus memperhatikan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat di seluruh wilayah, terutama di kawasan yang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur transportasi. (Id06)
