MEDAN (Waspada.id) — Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, mendorong agar pendapatan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik di Sumatera Utara.
ARS menilai ketimpangan pembangunan jalan dan sarana dasar masih terlihat di banyak wilayah, sementara pendapatan pajak cukup besar namun belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Ketimpangan ini terjadi karena belum ada konsep jelas terkait pemanfaatan pajak daerah. Padahal, pendapatan pajak cukup besar,” ujar ARS, Senin (6/4)
Ia menekankan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seharusnya sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat, terutama pada sektor jalan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengembalikan hak masyarakat dari pajak yang dikutip, misalnya melalui pembangunan jalan yang layak dari pajak kendaraan yang dibayarkan,” tegasnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Sumut, ARS menyatakan akan memperjuangkan agar alokasi anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi. “Uang rakyat yang dikutip harus benar-benar kembali dalam bentuk layanan nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Masyarakat di Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan sebelumnya menyoroti ketidakseimbangan antara besarnya pendapatan pajak daerah—PKB dan BBNKB—dengan kondisi jalan yang masih memprihatinka
Sorotan ini memicu harapan publik agar pemerintah memperbaiki kebijakan pengelolaan pajak untuk mendorong pemerataan pembangunan di Sumatera Utara.
ARS juga mengusulkan agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, termasuk publikasi laporan realisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak daerah.
Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara jelas bagaimana kontribusi mereka digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar dana pajak tidak dialihkan ke pos-pos lain yang tidak prioritas.
“Dengan pengawasan yang baik, kita bisa memastikan setiap rupiah pajak kembali untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan memperbaiki sarana publik,” pungkasnya. (id134)
