MEDAN (Waspada.id): Assoc. Prof Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengatakan, interoperabilitas Korlantas Polri adalah wujud nyata transformasi Polri melayani masyarakat.
“Kebijakan progresif Korlantas Polri melalui interoperabilitas layanan kepolisian yang menitikberatkan pada sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas termasuk dengan masyarakat merupakan formula yang sangat efektif,” ujarnya di Medan, Rabu (24/12).
Menurutnya formula tersebut untuk merespons berbagai tantangan di era distrubsi pemanfaatan teknokogi dan informasi pada government technology (go tech) yang menyelaraskan dengan pencapaian blue print grand strategi Polri untuk mewujudkan organisasi Polri yang strive for excellence dan service for excellence.
Di samping itu, efektivitas dalam menghadapi dinamika respons masyarakat akan kebutuhan kehadiran Polri di tengah arus informasi yang begitu cepat terutama menjelang libur Nataru di tengah kondisi Indonesia yang rawan terjadinya bencana.
Dia mengatakan, salah satu terobosan kreatif Korlantas Polri di dalam mewujudkan go tech di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah pemanfaatan mobil commander center yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang terhubung langsung dengan sistem Korlantas Polri dan terintegrasi dengan drone ETLE quad copter.
Drone ini berfungsi untuk memantau langsung lalu lintas, sensor pelat nomor hingga face recognition. Di samping itu, tersedianya mobil Road Accident Rescue (RAR) yang dilengkapi dengan kualitas hydraulic spreader dan berfungsi untuk membongkar bodi kendaraan secara cepat dan aman untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam mobil, baik akibat kecelakaan maupun akibat bencana alam yang dilengkapi dengan drone nirawak 3D scanner yang membantu proses dokumentasi dan analisis kejadian.
“Ekosistem layanan digital yang terpadu oleh Korlantas Polri merupakan transformasi untuk mewujudkan good governace sebagai sasaran dari transformasi reformasi Polri yakni interoperabilitas quck wins pada kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi,” sebutnya.
Alpi menambahkan, Korlantas Polri sebagaimana dikemukakan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho telah memiliki fitur K3I yang berfungsi sebagai pusat pengendalian operasional lalu lintas secara real time dan terintegrasi di beberapa wilayah. Sehingga mendukung pemantauan, koordinasi serta mengambil keputusan secara cepat dan akurat.
“Integrasi aplikasi digitas pada fitur K3I Korlantas Polri tentunya akan meningkatkan prefesionalitas dan akuntabiltas tata kelola organisasi Polri pada umumnya dan khususnya di bidang lalu lintas sehingga kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat semakin meningkat, out came kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menguat.”
“Di samping itu, lebih memudahkan pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan dan/atau dapat digunakan oleh instansi terkait untuk mengambil kebijakan ditengah kondisi geografis wilayah Indonesia dan rawan terjadinya bencana alam. Dapat saya kata aplikasi ini merupakan aktulalisasi dari prinsip “kebijakan yang progresif dalam pencapaian Asta Cita,” urainya.
Alpi mengemukakan bahwa ekosistem layanan digital Korlantas Polri yang dilengkapi dengan Human Capital Management Analysis Dashboard dan difalitasi oleh Command Center tentunya akan memberikan manfaat dalam interoperabilitas antara lain.
Pertama, menyediakan data yang lebih berkualitas, berkat adanya interoperabilitas berbagai jenis data pengiriman digital dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Kedua, meningkatkan produktivitas. Interoperabilitas mampu menciptakan dunia atau lingkungan kerja dengan menyederhanakan pengumpulan, akses dan penyimpanan data.
Ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Interoperabilitas mampu memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kepuasan pengguna baik stakeholder maupun masyarakat.
Keempat, meminimalisir kekurangan. Interoperabilitas dapat memfasilitasi aliran informasi dengan lebih baik dan minim kesalahan.
Selain itu, juga mampu pengurangi kebutuhan untuk entri data manual yang berimplikasi adanya ketidaksesuaian antara data dengan kejadian dilapangan yang terjadi sehingga berpengaruh dalam memberikan infomasi kepada publik.(id04)
