MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Aswin Parinduri, menegaskan bahwa bantuan berupa makanan dan minuman tidak lagi menjadi prioritas utama bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Menurutnya, pada fase pemulihan dan rekonstruksi pascabencana, pola bantuan harus segera bergeser agar masyarakat dapat kembali hidup mandiri dan bermartabat.
Aswin menilai, penyaluran bantuan konsumsi siap saji yang terus dilakukan hingga kini menunjukkan belum adanya penyesuaian pendekatan penanganan bencana sesuai tahapan yang berlaku. Padahal, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut, khususnya di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan kawasan Tapanuli Bagian Selatan pada akhir November 2025 lalu, telah memasuki fase pemulihan.
“Pada masa tanggap darurat, bantuan makanan tentu sangat penting. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Masyarakat tidak bisa terus bergantung pada bantuan konsumsi. Yang mereka butuhkan saat ini adalah peralatan masak dan perlengkapan pendukung aktivitas memasak di rumah mereka,” ujar Aswin kepada Waspada.id di Medan, Jumat (19/12).
Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumut VII (Tabagsel) itu menekankan bahwa kemampuan masyarakat untuk kembali memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri merupakan indikator awal pemulihan pascabencana.
“Kalau dapur sudah bisa difungsikan kembali, itu artinya kehidupan mulai berjalan normal. Itu jauh lebih penting untuk pemulihan jangka menengah dibanding terus menyalurkan makanan siap saji,” tegasnya.
Masyarakat Ingin Bangkit
Aswin juga menyoroti kondisi psikologis dan sosial masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, warga saat ini tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga dorongan untuk bangkit dan kembali mengatur kehidupan mereka sendiri.
“Sekarang ini masyarakat ingin segera bangkit. Mereka ingin kembali memasak sendiri, membersihkan rumah, menata ulang kehidupan keluarga, dan kembali bekerja. Pendekatan bantuan harus mendukung semangat kemandirian itu,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa bantuan yang tidak tepat sasaran justru berpotensi menimbulkan ketergantungan dan menghambat proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
Fokus Rekonstruksi dan Infrastruktur
Lebih lanjut, Aswin menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah dan pemerintah provinsi seharusnya difokuskan pada perbaikan dan pembangunan kembali sarana serta prasarana yang rusak akibat bencana. Hal ini mencakup rumah warga, fasilitas pendidikan dan kesehatan, tempat ibadah, hingga infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi penggerak utama roda perekonomian masyarakat.
“Penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembagian bantuan sesaat. Yang dibutuhkan sekarang adalah rekonstruksi yang serius dan terencana agar masyarakat bisa kembali hidup layak,” katanya.
Menurut Aswin, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat mampu kembali menjalani kehidupan normal dan mandiri.
Dorong Kesamaan Perspektif
Di akhir pernyataannya, Aswin berharap seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, maupun lembaga terkait—memiliki kesamaan perspektif dalam merumuskan kebijakan pascabencana. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Bantuan harus tepat sasaran dan berdampak jangka panjang. Jangan sampai niat baik membantu justru tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh, manusiawi, dan berorientasi pada kemandirian,” pungkasnya. (id06)
