MEDAN (Waspada): Rapat pembahasan realisasi anggaran dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Komisi B DPRD Sumut, digelar tertutup. Sejumlah jurnalis dan pengamat sosial menyesalkan tidak diperolehnya informasi yang patut diketahui terkait rapat tertutup tersebut.
Berdasarkan amatan Waspada, rapat yang digelar selama dua hari, Senin dan Selasa (17/12) membahas berbagai anggaran, khususnya serapan penggunaan dana APBD 2024/2025 hingga Desember 2024.
Diketahui, rapat selama dua hari yang membahas masalah perekonomian yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B Frans Dante Ginting dan sejumlah anggota Rudi Alfahri Rangkuti, Munir dan Dedy Iskandar
Di hari pertama, rapat digelar bersama Biro Perekonomian Setda Provsu, disusul di hari berikutnya dengan Dinas Pariwisata dan Kehutanan, yang seluruhnya menjadi mitra Komisi B.
Namun dua kegiatan yang digelar pukul 10.00 pagi itu, tidak dapat diliput para jurnalis yang sehari-hari bertugas di DPRD Sumut.
“Nggak dikasi masuk bang, katanya rapat internal,” keluh seorang wartawan, usai dihalangi masuk ke ruangan oleh staf Komisi B.
Merespon hal itu, anggota Komisi B DPRD Rudi Alfahri Rangkuti membenarkan rapat digelar tertutup dengan semua mitra komisi. “Ini kan soal serapan anggaran, kan bisa berubah-ubah, jadi kita buat tertutup, tapi nanti bisa dikabari kalau sudah final,” katanya.
Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar menyesalkan rapat-rapat dewan yang digelar tertutup.
“Kita khawatir ada yang ditutupi, dan bisa menimbulkan penafsiran keliru. Ini zaman transparan, apalagi yang digunakan uang negara. Rakyat berhak tahu informasi di DPRD Sumut,” ujarnya. (cpb)
