MEDAN (Waspada): Ketua Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (Bakomubin) Sumatera Utara, Prof. Yamamah, pada Sabtu, (15/7) menegaskan, politik identitas dan politisasi rumah ibadah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus ditangkal. Sebab, politik identitas lebih banyak menimbulkan mudaratnya dibandingkan manfaat untuk masyarakat.
Hal ini dikatakan Prof Yamamah dalam Muzakarah Muballigh Sumut, di Medan.
Prof. Yamamah menjelaskan, bahwa politik identitas sesungguhnya jika salah memahami akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan hubungan bermasyarakat keberagaman, dan kebhinekaan.
Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat perlu diberi pemahaman bagaimana dan apa dampak negatif dari politik identitas tersebut oleh lembaga-lembaga terkait.
Misalnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau partai, seharusnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam konteks menghindarkan politik identitas yang diamplikasi dan dibenturkan dengan identitas yang lain.
“Walaupun sebenarnya identitas itu suatu yang natural, tetapi karena kepentingan politik itu sendiri masyarakat menjadi terperangkap. Apalagi disirami oleh isu-isu hoaks dan lainnya. Di situlah peran pemerintah, lembaga-lembaga pendukung dalam konteks bermasyarakat dalam menghadapi pemillu tersebut perlu kerja keras, agar masyarakat ke depan terhindar dari politik yang membelah ini,” ungkapnya.
Kemudian sambungnya, rumah-rumah ibadah dalam politik identitas ini digunakan untuk orang-orang yang mencari dukungan.
Tentunya diharapkannya bahwa umat beragama dalam hal ini lebih arif dalam menggunakan rumah ibadah dalam kepentingan keberagaman.
Jangan dicampuradukkan persoalan dunia dalam hal ini politik dengan persoalan-persoalan keberagamaan dalam konteks beribadah.
“Sebab dalam satu rumah ibadah itu, terdiri dari berbagai orang kelompok, golongan politik, partai dan lainnya. Tidak mungkin semua partai itu diakomodir dalam rumah ibadah,” katanya.
Oleh karena itu, kalau terlepas salah satu kelompok dibiarkan tampil dalam sebuah rumah ibadah, maka kelompok lain akan meminta tampil juga.
“Maka dari itu kita minta masyarakat untuk menghindarkan sesuatu kemungkinan yang menyebabkan kepecahan umat beragama, baik itu secara internal harus dihindarkan supaya tidak membawa rumah ibadah sebagai ajang memperkuat posisi dalam konteks kontestasi ke depan,” ucapnya.
Masih Prof. Yamamah, politik identitas banyak mudharatnya, karena politik identitas apabila orang membawa identitas itu mereka seseorang yang mungkin punya kelemahan dalam kelompok yang kecil. Jadi ingin memperbesar mark-up politik sangat berbahaya.
“Sesuatu yang di-mark-up bukan berdasarkan fakta kebenaran, tetapi bisa saja dilakukan dengan cara manipulatif agar tujuan itu tercapai. Oleh karena itu, saya katakan bahwa sesuatu yang yang dimanipulatif melakukan sesuatu yang keluar dari berbagai konteks kebenaran kearifan lokal dan lainnya,” terangnya.
Pencerdasan
Pertama, harapan kepada pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memberikan pencerdasan ke masyarakat agar tidak terjebak dalam informasi-informasi politk yang identitas yang hoaks dan lainnya.
Kedua, beharap penyelenggara pemilu tetap teguh memegang aturan aturan komitmen hukum, sebab tidak mustahil para penyelenggara itu selip dalam melakukan sesuatu kegiatan.
“Kita khawatir akan terjadi dalam hal hal yang dapat merusak citra demokrasi itu sendiri, tentu saja berharap penyelenggara pemilu banyak melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dalam rangka memberikan wawasan pemilu ke masyarakat, tidak boleh bekerja sendirian,” ungkapnya.
Sementara, Ustadz Iwan pada kegiatan tersebut menyebutkan bahwa masih banyak subjek dari pemilu itu belum faham bagaiamana pemilu yang baik.
“Masyarakat kadang melakukan sesuatu tidak sesuai dalam porsinya. Kepada penyelenggara Pemilu untuk megoptimalkan bagaimana mengedukasi generasi politik yang baik,” pintanya.
Ketua Bakamubin selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Quran menjelaskan bahwa identitas itu pertama sebuah praktik atau sikap personalitas dan lebih arif dalam politik identitas berbahaya di dalam ke rumah ibadah. Masuk ke rumah ibadah karena umat beribadah adalah posisi yang netral.
“Kalau kepentingan politik dalam hal ini umat islam, jadi mesjid adalah perebutan kekuasaan. Menghindarkan mudarat. Saatnya menolak mudharat lebih besar dari pada manfaatnya. Perkuat literasi politik, berpikir rasional mendahulukan manfaat,” ujarnya.
Polarisasi
Ketua Panitia, Muhammad Ikhyar Velayati mengatakan, politik identitas merupakan hal yang menyebabkan polarisasi antar masyarakat.
Hal tersebut pernah ramai terjadi pada pemilu 2014, 2019 dan juga terjadi pada Pilgub DKI Jakarta.
Politik identitas ini akhirnya menyebabkan hubungan antar warga menjadi renggang hanya karena perbedaan pilihan politik.
Di samping itu, sudah pernah terjadi di mana masjid menjadi tempat kampanye, tentu saja hal tersebut tidak boleh terjadi kembali.
Karena, jika hal tersebut dibiarkan, bukan hanya di masyarakat saja polarisasi bisa terjadi, tetapi juga di dalam masjid dan pesantren.
‘”Jangan sampai hanya gara-gara perbedaan pilihan, justru menjadikan seseorang tidak diperbolehkan masuk masjid,” katanya.
Belajar dari pengalaman kemarin, Bakomubin membuat kegiatan muzakarah muballigh agar dapat merumuskan program dan strategi.
Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir politik identitas dan politisasi rumah ibadah pada pileg, pilpres dan pilkada 2024
“Sehingga, pesta demokrasi 2024 justru menjadi momentum persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa,” pungkasnya.(cbud)
