MEDAN (Waspada): Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Workshop Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (27/5/2025) di Cambridge Medan Hotel.
Workshop ini bertujuan untuk memastikan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2029.
Kemudian memastikan kebijakan dan kegiatan yang relevan untuk mengimplementasikan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2029.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Bappelitbang Sumut Ir. Alfi Syahriza, ST, M.Eng.Sc. Hadir memberikan sambutan dan paparan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (SUPD I) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Ir. Edison Siagian, ME, dan perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Kementrian PPN/Bappenas Irfan Darliazi Yananto, SE, MenvRscEc. Turut hadir Team Leader Oxford Policy Management Indonesia Arnold Sitompul, P.hD.
Dalam sambutannya Kepala Bappelitbang Sumut menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Sumatera Utara telah menyusun skenario kebijakan Pembangunan Rendah Karbon yang mengedepankan integrasi sektor-sektor kunci seperti energi, limbah, kehutanan, dan pertanian untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Skenario ini disusun bukan hanya sebagai proyeksi teknokratik, tetapi sebagai rambu-rambu strategis yang harus diterjemahkan hingga ke tingkat kabupaten/kota, melalui integrasi ke dalam dokumen RPJMD.
“Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya langkah-langkah melakukan sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan arah Pembangunan Rendah Karbon provinsi. Kemudian penyelarasan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dengan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu pengintegrasian program dan kegiatan rendah karbon ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi di fasilitas publik, rehabilitasi das, serta pengembangan pertanian berkelanjutan”.
Kami percaya, dengan mengintegrasikan skenario kebijakan rendah karbon ke dalam RPJMD, kita tidak hanya memperkuat daya saing daerah, tetapi juga meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim khususnya di sektor-sektor paling rentan seperti pertanian, perikanan, dan Kesehatan, ungkap Kepala Bappelitbang Sumut.
Direktur SUPD I Kemendagri Ir. Edison Siagian, ME dalam sambutan dan paparannya menyampaikan pentingnya penyelarasan antara pusat dan daerah dalam kebijakan perubahan iklim. Komitmen Indonesia telah dituangkan sebagai target dan arah pembangunan dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
“Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim menjadi pendekatan dalam pengarusutamaan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029. Target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN, perlu diturunkan ke dalam RPJPD dan RPJMD hingga selanjutnya dijabarkan melalui kegiatan di RKPD,RAPBD dan Renja”, ungkap Direktur SUPD 1 Kemendagri.
Perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Kementrian PPN/Bappenas Irfan Darliazi Yananto, SE, MenvRscEc dalam sambutan dan paparannya menekankan bahwa dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahan Iklim akan menjadi acuan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan dampak perubahan iklim. Pemerintah Provinsi Sumut diharapkan dapat merumuskan strategi dalam implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
Setelah kegiatan pembukaan, Workshop dilanjutkan dengan paparan dari Tim Lembaga Penelitian (LP) Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai institusi yang mensupport penyusunan dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Zaid Perdana Nasution, P.hD sebagai Team Leader penyusunan dokumen PRKBI menyampaikan isu-isu strategis, temuan persoalan, arah kebijakan, program, dan kegiatan PRKBI di Sumut.
Paparan dari LP USU ini langsung direspon oleh Direktur SUPD 1 Kemendagri Ir Edison Siagian, ME. Dalam responnya Direktur SUPD 1 menyampaikan apresiai kegiatan workshop ini, dan tidak menyangka Provinsi Sumut sudah sejauh ini dalam menyusun kebijakan dan program PRKBI.
Workshop kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh Tim LP USU dan Bappelitbang Sumut. Satu kelompok membahas kebijakan dan program PRK, dan satu kelompok lagi membahas tentang Pembangunan Berketahanan Iklim. Dalam diskusi kelompok, dibahas dan disepakati program-program yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD. Setelah diskusi kelompok dilanjutkan dengan paparan hasil diskusi.
Sebanyak 40 orang peserta yang mewakili setiap bidang di Bappelitbang Sumut, dan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Sumut, hadir dalam kegiatan ini. Melalui workshop ini telah disepakati program-program yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Sumut.
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Bappelitbang Sumut dengan Kementrian PPN/Bappenas melalui program LCDI yang didanai oleh pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO). LCDI merupakan program Kerjasama antara Kementrian PPN/Bappenas dengan FCDO yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan rendah karbon dengan mengembangkan perencanaan yang lebih sistematis, penyusunan studi analitis yang mendalam, serta mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan nasional dan regional. (m15/rel)
