MEDAN (Waspada): Dewan Pengurus Daerah Gerakan Muda Keadilan (DPD GEMA Keadilan) Kota Medan menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat tidak peka terhadap kondisi masyarakat, yang sedang berusaha bangkit dari kesulitan ekonomi pasca pandemi covid 19.
Hal ini dikatakan Ketua Umum GEMA Keadilan Kota Medan, Armansyah Ritonga, MM, kepada wartawan, Senin (5/9) menanggapi kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu, 3 September 2022.
“Kami sebagai GEMA Keadilan Medan sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Kami menolak keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, alasan menaikkan harga BBM karena subsidi selama ini tidak tepat sasaran seolah seperti mencari kambing hitam. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu dan menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil. Penundaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa dilakukan disaat terbatasnya Anggaran Keuangan Negara.
Tokoh Pemuda Sumatera Utara ini juga menyampaikan, kenaikan BBM ini akan berdampak luas tidak hanya akan menaikkan ongkos transportasi, melainkan juga akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Keputusan Pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak bukanlah solusi yang tepat.
“Pemberian BLT ini juga belum bisa dipastikan terkontrol dengan baik serta tetap sasaran dan tidak mampu menutupi besaran kenaikan harga kebutuhan sebagai dampak kenaikan BBM,” ucapnya.
Untuk itu ia menuntut peerintah membatalkan kenaikan harga BBM yang sudah diputuskan, serta lebih bijak dan berhati-hati dalam memutuskan harga BBM.
“BBM ini merupakan salah satu elemen terpenting dimasyarakat, Pemerintah harus bijak mengambil alternatif keputusan tanpa memberatkan dan mengorbankan masyarakat.” tegasnya. (h01)
Teks
Ketua Umum GEMA Keadilan Kota Medan, Armansyah Ritonga. Waspada/ist
