Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti. Waspada/Partono Budy
MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti (foto) mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang memastikan akan menerapkan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2025.
Namun dewan menggarisbawahi bahwa program tersebut berpotensi menjadi beban bagi para orangtua anak didik, jika tidak didukung peran serta guru dan pihak sekolah untuk menciptakan program ekstrakurikuler di hari liburan Sabtu dan Minggu.
Anggota dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sumut 12 Binjai Langkat ini, kepada Waspada, Senin (7/7) merespon kebijakan berupa kepastian tentang penerapan lima hari sekolah di Sumut, yang disampaikan Gubsu Bobby Nasution, Kamis (3/7), di Aula Raja Inal Siregar (RIS) pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Lima Hari Sekolah.
Menyikapi hal itu, Rudi mendukung langkah tersebut, karena berdampak positip, termasuk lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga.
Main Game Di Warnet
Namun di sisi lain, sekarang ini, kita sering lihat anak-anak didik kerap menghabiskan waktu libur untuk bermain game di warung internet.
“Ini tidak bisa dibantah, nah bagaimana nanti kalau Sabtu juga libur, tidak dapat dikesampingkan, anak-anak punya waktu lebih banyak untuk malah bermain sepuasnya di warnet bersama kawan-kawan mereka,” katanya.
Hal ini tentu saja jadi beban bahkan tantangan bagi orangtua yang bekerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu bahkan Minggu, sehingga pengawasan terhadap anak-anak mereka dikhawatirkan tidak maksimal.
Salah satu kekhawatiran mereka juga akan mengarah pada kemungkinan terjadinya kenakalan anak-anak mereka, termasuk menjurus pada penyalahgunaan narkoba.
“Kalau anak-anak mereka libur hari Sabtu, ini kan kita orangtua yang kerjanya hingga Sabtu bahkan Minggu, gak tahu juga ke mana anak-anak mereka, dan siapa yang mengawasi,” kata Rudi.
Kemudian, tidak semua orangtua memiliki finansial memadai, sehingga sulit kemudian anak-anak mereka diajak liburan tiap Sabtu.
Berbeda dengan di Jakarta, imbuh Rudi, orangtua anak didik sudah biasa kerja sampai malam hingga Jumat, dan Sabtu-nya mereka kumpul sama anak-anak. Di daerah lain, orangtua yang bekerja sebagai PNS atau swasta, tak semua libur hari Sabtu.
Karenanya, Rudi berharap Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan Sumut dan stakeholder terkait, betul-betul mengkaji komprehensif sekolah lima hari sebelum diterapkan, dengan misalnya bersinergis dengan DPRD Sumut melalui Komisi E yang membidangi masalah pendidikan.
“Ini tujuannya dewan memperoleh informasi detail tentang penerapan, kebijakan dan langkah-langkah yang tidak merugikan siswa dan sekolah, jika sekolah lima hari diberlakukan,” katanya.
Dewan juga berharap Dinas Pendidikan memberi anjuran, masukan, bahkan mencari program tambahan melalui sekolah yang tidak mengikat, agar hari Sabtu yang akan ditetapkan sebagai hari libur dan Minggu yang sudah jadi libur resmi, anak-anak tetap mendapatkan waktu yang berkualitas. (cpb)
