MEDAN (Waspada.id): Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara menyoroti minimnya alokasi belanja lingkungan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Sumut 2025. Berdasarkan dokumen struktur belanja fungsi, sektor lingkungan hidup hanya kebagian Rp9,39 miliar atau 0,08 persen dari total belanja Rp12,5 triliun.
“Angka ini sangat kecil, bahkan turun dari sebelumnya 0,12 persen. Ini memperlihatkan bahwa isu lingkungan sama sekali tidak menjadi prioritas pemerintah daerah,” kata Elfenda Ananda, Peneliti FITRA Sumut, kepada waspada.id, Jumat (28/9).
Menurut Elfenda, alokasi minim ini kontras dengan narasi pembangunan berkelanjutan yang kerap digaungkan pemerintah. Ia menilai, pengabaian belanja lingkungan bisa memperburuk masalah polusi, banjir, hingga ancaman perubahan iklim di Sumut. “Kalau hanya 0,08 persen, bagaimana mungkin pemerintah bisa menjawab tantangan krisis lingkungan?” ujarnya.
Dalam dokumen RP-APBD 2025, porsi terbesar belanja justru masih didominasi sektor Pelayanan Umum sebesar Rp9,21 triliun atau 73,69 persen. Jumlah ini naik dari 70,42 persen dalam APBD murni 2025. Elfenda menilai dominasi belanja birokratis tersebut mempersempit ruang fiskal untuk sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
Sektor Ekonomi juga mengalami penurunan signifikan dari Rp1,81 triliun (13,65 persen) menjadi Rp1,10 triliun (8,85 persen). “Padahal sektor ini krusial untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan,” kata Elfenda.
Untuk Kesehatan, alokasi tercatat Rp462,05 miliar atau 3,70 persen, naik tipis dari 3,38 persen. FITRA menilai kenaikan ini belum cukup signifikan untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC).
Di sisi lain, sektor Pendidikan menunjukkan tren positif dengan kenaikan alokasi dari 10,89 persen menjadi 12,33 persen atau Rp1,54 triliun. Namun angka itu masih jauh dari amanat konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen. “Kalau hanya 12,33 persen, janji gubernur untuk menggratiskan biaya sekolah patut dipertanyakan,” kata Elfenda.
Sementara itu, belanja untuk Perumahan dan Fasilitas Umum justru turun dari 0,94 persen menjadi 0,70 persen, sedangkan Perlindungan Sosial juga menurun dari 0,31 persen menjadi 0,28 persen. “Ini menunjukkan lemahnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kecil, terutama perumahan layak dan kelompok rentan,” tambah Elfenda.
Meski belanja Pariwisata dan Budaya naik dari 0,14 persen menjadi 0,21 persen, FITRA menilai nominal tersebut masih sangat kecil dibandingkan potensi sektor ini dalam mendukung diversifikasi ekonomi Sumut.
Elfenda menegaskan, struktur belanja RP-APBD Sumut 2025 semakin meneguhkan pola anggaran yang birokratis dan abai pada isu strategis. “Kita berharap DPRD tidak sekadar menjadi stempel, tetapi benar-benar mengoreksi arah kebijakan fiskal agar lebih berpihak pada rakyat dan lingkungan,” ujarnya.(id96)
