MEDAN (Waspada): Dinilai belum mendesak pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Medan yang ditargetkan tahun ini Wilayah Sumatera Utara mendapatkan 4 titik pembangunan SE, Komisi II DPRD Medan berharap alokasi anggaran SR berkisar Rp150 miliar per lokasi per tahun dari APBN dan dana CSR perusahaan swasta dapat dialihkan untuk memperbaiki gedung dan menambah jumlah sekolah negeri.
“SR di Medan masih belum terlalu urgent dioperasionalkan. Apalagi dana
Rp150 miliar per lokasi per tahun itu lebih baik untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak dan menambah jumlah sekolah negeri di setiap Kecamatan di Medan khususnya di kawasan Medan Utara,” ujar
Anggota Komisi Ii DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, Rabu (18/6).
Dikatakan Politisi Perindo ini, dalam wacana pembangunan SR memang berpotensi baik, tapi harusnya berfokus mengelola Sekolah Negeri yang kondisinya masih banyak memprihatinkan.
“Ada yang kacanya bolong, plafonnya bolong. Harusnya itu yang direnovasi,” ucapnya.
Bahkan, lanjut Binsar, hadirnya SR malah berpotensi meningkatkan kesenjangan dan diskriminasi pendidikan yang menimbulkan tendensi sekolah berkasta. Sehingga, dikhawatirkan hadir istilah sekolah khusus rakyat miskin dan sekolah khusus keluarga kaya.
Ia juga menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak merata dan belum mencakup seluruh Indonesia.
“Tolak ukur MBG ini tidak tepat sasaran. Sebab, orangtua juga harus membiayai uang sekolah anaknya dan yang mendapatkan makan hanya anaknya. Kenapa tidak diringankan saja beban orangtuanya untuk uang sekolah gratis atau pendidikan gratis. Sampai sekarang saya belum mengerti apakah makanan itu lebih prioritas daripada pendidikan,” sebutnya.
Diketahui Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan mengoperasionalkan Sekolah Rakyat (SR) Medan pada Juli 2025 mendatang dengan menampung 100 siswa SMP.
Nantinya, SR Medan yang dipusatkan di gedung Sentra Bahagia yang terletak di Jalan Pancing Medan.
“Dijadwalkan Juli 2025 SR Medan akan dioperasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nantinya saat ini ada kuota untuk 100 siswa (setingkat SMP) yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Kordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede.
Dikatakannya, 100 siswa nantinya akan dibagi ke dalam empat ombongan belajar (rombel). Siswa tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis.
“Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi,” pungkasnya. (h01)
