MEDAN (Waspada.id): Farid Wajdi selaku Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, pada Minggu(30/11) menyampaikan Bencana bukan sekadar takdir meteorologis.
Dijabarkannya, peringatan dini BMKG tentang hujan lebat, angin kencang, banjir, dan longsor kembali mengemuka. Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Jawa, hingga Sulawesi masuk daftar wilayah yang harus bersiap. Informasi ini bukan anomali; pola peringatan, pola bencana, dan pola respons pemerintah sudah berulang seperti kaset lama yang diputar tanpa upaya memperbaiki suara yang pecah. Negara seakan hidup dalam siklus lupa–kaget–panik, meski sains telah menyediakan data yang sangat jelas dan dapat diantisipasi.
Indonesia memang berdiri di atas wilayah rawan. Namun kerentanan geografis bukan alasan untuk merelakan bencana terus menelan korban. Jika risiko sudah dipetakan secara sistematis, kegagapan yang terus berulang justru memperlihatkan masalah sesungguhnya terletak pada tata kelola, bukan pada alam. Cuaca ekstrem sekadar pemantik yang memperlihatkan betapa rapuhnya infrastruktur kesiapsiagaan negara ini.
Narasi “Cuaca Ekstrem”
Kesenjangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah titik lemah yang paling mencolok. Peringatan dini seharusnya diterjemahkan menjadi langkah operasional: evakuasi preventif, penyiapan logistik, pemetaan ulang titik rawan, dan komunikasi risiko yang aktif. Namun yang terjadi justru saling tunggu, saling lempar, dan saling merasa telah berperan. Informasi berhenti di ruang rapat, bukan di lapangan. Ketika banjir atau longsor melanda, publik dipaksa menerima narasi “cuaca ekstrem” sebagai jawaban yang seolah final, seolah bencana hanya urusan awan dan angin.
Padahal banyak bencana yang terjadi bukan hanya karena hujan lebat, melainkan karena kerentanan yang diciptakan sendiri oleh kebijakan permisif terhadap perusakan ruang hidup. Deforestasi masif tetap dibiarkan, alih fungsi lahan terus diloloskan, praktik pembalakan ilegal tidak pernah benar-benar patah, dan tata ruang diperlakukan sebagai dokumen administratif, bukan instrumen keselamatan.
Ketika hulu hancur, hilir selalu menanggung akibat. Ketika penyangga ekologis ditebang, air mencari jalannya sendiri dan sering kali jalannya mengarah ke pemukiman penduduk.
Cenderung Reaktif
Respons pemerintah setelah bencana mencerminkan kecenderungan reaktif.
Kepala daerah turun meninjau lokasi, bantuan dikirim, konferensi pers digelar. Semua langkah ini penting untuk mengurangi dampak langsung, tetapi tidak menyentuh masalah mendasar: negara gagal membangun sistem mitigasi yang konsisten. Selama fokus hanya pada pemulihan, bukan pencegahan, setiap peristiwa ekstrem akan selalu berakhir sebagai tragedi yang “tak terhindarkan”, padahal sesungguhnya dapat diminimalkan.
Di sisi lain, publik juga perlu membaca ulang relasi antara perilaku kolektif dan risiko bencana. Di banyak daerah, kelompok warga tetap membangun di zona merah, memadatkan bantaran sungai, atau mengubah lahan resapan menjadi permukiman.
Tindakan itu tidak lahir dalam ruang hampa; ia merupakan refleksi dari lemahnya aturan, minimnya edukasi risiko, serta absennya kontrol negara terhadap ruang hidup. Ketika negara lengah, konsekuensinya merembes hingga ke tingkat paling mikro.
Cuaca ekstrem memang tidak bisa dinegosiasikan, tetapi kegagalan sistemik bisa diperbaiki. Editorial ini menegaskan perlunya koreksi total: penataan ruang berbasis risiko, penguatan pengawasan lingkungan, konsistensi penegakan hukum, serta integrasi penuh data BMKG dalam setiap kebijakan pembangunan.
Peringatan dini harus berubah menjadi tindakan dini, bukan menjadi ritual informasi yang dibacakan tanpa konsekuensi operasional.
Jika negara terus membiarkan bencana sebagai “takdir meteorologis”, kegagalan akan terus berlipat. Pada titik ini, bencana bukan lagi ujian alam, melainkan refleksi paling jujur dari tata kelola yang abai, lamban, dan tidak berpihak pada keselamatan publik.(id18)
