MEDAN (Waspada.id): Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Wira Putra, mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit bagi Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Wira, alokasi DBH Sawit yang diterima Sumut saat ini jauh di bawah potensi fiskalnya jika dihitung berdasarkan kontribusi provinsi tersebut terhadap produksi sawit nasional.
“Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, tapi hak fiskalnya masih sangat kecil. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi bentuk ketidakadilan fiskal yang harus diperbaiki,” tegas Wira di Medan, Senin (13/10).
Berdasarkan data Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91 Tahun 2023, Sumatera Utara hanya menerima Rp74,86 miliar DBH Sawit, sementara Riau memperoleh Rp83,13 miliar.
Padahal, menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (2023), kontribusi Sumatera Utara terhadap produksi sawit nasional mencapai sekitar 13–14 persen, sedangkan Riau sekitar 21 persen dari total produksi CPO nasional sebesar 52 juta ton.
Dengan total DBH Sawit nasional sekitar Rp3,4 triliun, maka Sumut secara proporsional seharusnya bisa menerima hingga Rp440–470 miliar, bukan hanya Rp74 miliar. Artinya, ada potensi kehilangan fiskal lebih dari Rp350 miliar per tahun bagi Sumatera Utara.
“Potensi kehilangan lebih dari Rp300 miliar ini adalah bentuk ketimpangan fiskal yang nyata. Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan-jalan di sentra sawit, dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Wira.
Keadilan Fiskal
Lebih jauh, Wira Putra yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Sumut menjelaskan bahwa pembagian DBH Sawit selama ini terlalu menitikberatkan pada luas areal dan volume produksi yang tercatat secara administratif, tanpa mempertimbangkan beban ekologis dan sosial daerah penghasil.
“Provinsi seperti Sumut menanggung dampak kerusakan hutan, banjir, dan konflik agraria akibat ekspansi sawit. Tapi kompensasi fiskalnya sangat kecil. Keadilan fiskal harus berjalan seiring dengan keadilan ekologis,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dalam konteks ilmiah, perjuangan ini berdiri di atas dua prinsip utama:
- Keadilan Fiskal (Fiscal Justice) – keseimbangan antara kontribusi ekonomi daerah penghasil dan penerimaan yang diterima.
- Keadilan Ekologis (Ecological Justice) – kompensasi yang setara atas kerusakan dan beban lingkungan akibat produksi komoditas nasional.
Dorongan Revisi Formula dan Revalidasi Data
KAMMI mendorong pemerintah pusat untuk merevisi formula perhitungan DBH Sawit agar memasukkan indikator: Indeks kerusakan lingkungan dan daya dukung ekologis,
Tingkat kemiskinan dan infrastruktur di daerah penghasil, serta kontribusi sawit terhadap PDRB daerah.
Selain itu, Wira juga menyoroti perlunya pendataan ulang (revalidasi) terhadap luas lahan dan produksi sawit di Sumatera Utara.
“Masih banyak perkebunan rakyat dan swasta yang belum masuk dalam basis data resmi. Ini membuat DBH Sumut terhitung lebih kecil dari potensi riilnya,” ujarnya.
Menurut Wira, perjuangan peningkatan DBH Sawit bukan semata soal dana, tapi soal kedaulatan fiskal daerah.
“Selama daerah penghasil tidak memperoleh haknya secara proporsional, maka kedaulatan fiskal Indonesia masih belum tuntas. Pemerintah pusat harus membuka ruang dialog yang adil dengan daerah-daerah penghasil,” tegasnya.
KAMMI menyerukan agar isu DBH Sawit menjadi bagian dari agenda reformasi fiskal nasional berbasis keadilan.
“Sumatera Utara telah berkontribusi besar terhadap ekonomi sawit nasional. Kini saatnya pemerintah pusat membalas dengan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berpihak pada daerah penghasil,” pungkas Wira Putra. (id23)
