MEDAN (Waspada): Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan dokumen pemetaan risiko bencana Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba, yang berlangsung di Hotel Santika, Medan, Jumat (8/12).
Dokumen yang diserahkan tersebut meilputi 9 kabupaten yakni, Asahan, Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba dan Kota Tanjungbalai.
Dokumen tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr Raditya Jati, kepada perwakilan bupati/walikota dari kabupaten/kota yang hadir secara langsung.
Hadir juga di acara itu, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr Ir Udrekh, Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih, Pj Gubsu diwakili Asisten I Pemprovsu Basarin Yunus Tanjung, Anggota Komisi VIII DPR RI H Iskan Qolba Lubis, Anggota Komisi E DPRD Sumut Tuahman Franciscus Purba, dan undangan lain.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr Raditya Jati mengatakan, BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana pada tahun 2023 ini telah selesai melaksanakan kegiatan penyusunan pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba.
“Kami telah menyampaikan dokumen hasil kajian DAS Asahan Toba yang merupakan kajian melewati 9 kabupaten dan 1 kota. Terkait dengan kajian risiko terhadap banjir bandang dan longsor,” kata Dr Raditya Jati.
Daerah-daerah yang masuk di dalam dokumen tersebut, kata dia, merupakan salah satu pintu masuk memahami risiko, terutama di 9 kabupaten dan 1 kota tersebut yang memang daerah yang menjadi kawasan prioritas nasional untuk Asahan Toba, di RPJMD tahun 2020-2024.
“Selain itu, daerah tersebut menjadi destinasi wisata yang cukup penting di Danau Toba. Untuk itu, makanya perlu diketahui apa yang menjadi ancaman,” ujarnya.
Dokumen tersebut, lanjutnya, juga menjadi pintu masuk untuk melaksanakan kegiatan upaya mitigasi dan pencegahannya dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang ada di daerah.
“Termasuk perencanaannya dan bagaimana kajian risiko ini betul-betul menjadi dokumen yang bermanfaat dan berdaya guna sekaligus mengarusutamakan di dalam pengurangan risiko bencana di RPJMD,” ujarnya.
Dengan adanya dokumen tersebut, juga nantinya bisa berkordinasi bersama OPD lain, seperti Lingkungan Hidup atau Dinas PUPR. Sedangkan, BPBD bisa menjadi tempat kordinator sistem yang menjadi tata kelola dalam perencanaan tersebut.
Sebelumnya, Pj Gubsu diwakili Asisten I Pemprovsu Basarin Yunus Tanjung menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada BNPB atas selesainya penyusunan pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba.
“Pemetaan risiko bencana ini merupakan panduan bagi kita untuk mengelola DAS Asahan Toba guna mempertahankan daya dukung DAS dengan kondisi lahan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah yang berfungsi sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Oleh karen itu, pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba sangat bermanfaat dan bersifat strategis bagi Pemprov Sumut dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengendalian DAS yang lebih baik di masa mendatang.
“Sehingga manfaat sungai untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dapat tercapai dan sekaligus dapat mengurangi risiko bencana di sepanjang DAS,” pungkasnya. (m32).
Waspada/Rama Andriawan
Penyerahan dokumen pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba, oleh BNPB yang berlangsung di Hotel Santika, Medan, Jumat (8/12).
