MEDAN (Waspada): Gubsu Bobby Nasution menegaskan, Pemprovsu akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumut terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun 2024.
Hal itu dikatakan Gubsu usai mendatangani Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sumut TA 2024 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumut di ruang dewan, Kamis (22/5).
Hadir di sana Wagubsu Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus SH didampingi Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi, H Ihwan Ritonga, Ricky Antoni, Salman Alfarisi, Pj Sekda Effendy Pohan.
Bobby menyebutkan, bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2024 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro, sosial, ekonomi, yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaran pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2024.
Namun, pihaknya menyadari bahwa ada beberapa catatan penting tentang perbaikan seperti efektivitas anggaran, kinerja program prioritas, kualitas belanja, hingga aspek tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Karena itu, Pemprov Sumut menerima. masukan dari legislatif tersebut dengan penuh tanggungjawab.
Dalam berbagai pandangannya. sejumlah Fraksi menyoroti kondisi kondisi infrastruktur jalan dan jembatan provinsi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sumut TA 2024 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumut.
Fraksi PDI P dalam pandangannya melalui juru bicara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba mendesak dilakukan perbaikan, demi kelancaran roda perekonomian di Sumut.
Itu karena dari 3.005 Km jalan yang ada, hanya 56 persen di antaranya yang berada dalam kondisi baik, 21,81 Persen dalam kondisi sedang, 4,78 persen rusak ringan dan 17 Persen mengalami kerusakan berat.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Timbul Jaya Hamonangan Sibarani yang mengatakan, capaian progres infrastruktur pengendalian banjir dan pengembangan irigasi ada kemajuan penting, namun penanganannya harus merata hingga ke wilayah tertinggal.
Fraksi Gerindra yang dibacakan juru bicaranya H Subandi mengatakan menerima LKPj Sumut TA 2024 dengan berbagai catatan, di antaranya agar Pemprov Sumut memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak serta mendata aset yang tersebar di berbagai daerah di Sumut, sebelum diserobot pihak ketiga.
Sementara itu, pendapat Fraksi PKS yang dibacakan juru bicaranya Haryanto, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Yahdi Khoir dan juru bicara Fraksi NasDem Pdt Berkat Kurniawan Laoli berharap kepada Pemprov Sumut meningkatkan profesionalisme BUMD, untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau melakukan merger terhadap BUMD yang tidak sehat. (cpb)
