MEDAN (Waspada.id): Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut akan memperkuat memperkuat kolaborasi dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana secara menyeluruh.
Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, dalam konferensi pers bertema Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu (8/10/2025). Acara ini difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumut.
Tuahta menjelaskan, fokus utama BPBD Sumut terbagi ke dalam tiga pilar penting, yakni kesiapsiagaan, penanganan saat bencana terjadi, dan pemulihan pascabencana.
“Saat ini kita memasuki musim penghujan. Antisipasi bencana hidrometeorologi basah menjadi prioritas. Kami menggandeng pemda kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah instruksi langsung kepada bupati dan walikota se-Sumut untuk memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan bantuan sebesar Rp3,5 miliar untuk memperkuat kesiapan BPBD kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk peningkatan fasilitas, pelatihan, hingga pengadaan logistik kebencanaan.
Tak hanya itu, pada tahun 2025, empat kabupaten telah menerima dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) dari BNPB RI dengan total mencapai Rp88 miliar. Rinciannya sebagai berikut:
Kabupaten Serdangbedagai: Rehabilitasi dinding penahan tanah, box culvert, jembatan gantung, tanggul sungai, dan DAM.
Kabupaten Padanglawas: Rekonstruksi jalan, jembatan, daerah irigasi, saluran air bersih, ruang kelas sekolah, MCK, serta rumah guru.
Kabupaten Asahan: Rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jembatan.
Kabupaten Nias Utara: Rekonstruksi jalan, rehabilitasi jembatan, dan pembangunan tembok penahan tanah.
Tuahta menegaskan, Gubernur Sumut terus mendorong daerah untuk menyusun Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar bisa segera mengakses dana hibah dari pemerintah pusat.
“R3P sangat penting untuk memetakan kebutuhan masyarakat terdampak, merumuskan strategi rehabilitasi yang efektif, dan memperkuat ketahanan daerah,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2024, BPBD Sumut mencatat 677 kejadian bencana di seluruh wilayah provinsi. Dari jumlah itu, yang paling mendominasi adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 237 kasus.
Melihat tren tersebut, BPBD Sumut semakin memperkuat sistem tanggap darurat, termasuk kesiapan logistik dan personel di daerah rawan.
“Pemprov Sumut akan terjun langsung bila terjadi bencana. Mulai dari distribusi bantuan logistik hingga dukungan teknis,” tegas Tuahta. (id06)
